TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mentargetkan tahun depan harus bisa mengaudit terhadap seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, kabupaten, dan kotamadya. BPK juga akan memeriksa badan usaha milik negara (BUMD) mulai 2006. Menurut anggota BPK, Baharuddin Aritonang, target itu harus dipenuhi karena merupakan amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara. Tahun ini audit yang bisa dilakukan baru 80 persen dari sekitar 470 APBD yang ada.Pemeriksaan baru dilakukan terhadap laporan keuangan daerah tingkat I dan II yang masuk, belum termasuk BUMD, aset negara di daerah, dan dana dekonsentrasi. "Walaupun beberapa BUMD masuk ke laporan keuangan daerah, tetapi secara unit belum," kata dia seusai penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I 2005 kepada Dewan Perwakilan Daerah.Dia menjelaskan, tahun ini BPK telah meminta BUMD menyerahkan laporan keuangannya untuk diperiksa tahun depan. Dia berharap BPK dapat memeriksa sedikitnya 10 persen dari total BUMD yang ada. Tahun berikutnya ditargetkan BUMD yang diaudit meningkat menjadi 20 persen. Lambatnya proses pemeriksaan, kata Aritonang, selain karena Undang Undang yang baru selesai, juga karena ada lembaga pengawas lain yang fungsinya sama dengan BPK.Retno Sulistyowati
Berita terkait
Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP
1 hari lalu
BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP
Baca SelengkapnyaSuap demi Predikat WTP dari BPK
2 hari lalu
Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.
Baca SelengkapnyaKolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo
4 hari lalu
Sadikin Rusli mengaku tidak mengetahui kode 'Garuda' digunakan untuk Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera dalam korupsi BTS Kominfo.
Baca SelengkapnyaSidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK
4 hari lalu
Pertemuan itu terjadi di ruang kerja Achsanul Qosasi di Kantor BPK.
Baca SelengkapnyaAchsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS
4 hari lalu
Mantan anggota BPK Achsanul Qosasi mengaku menyewa rumah di Kemang khusus untuk menyimpan uang suap Rp 40 miliar kasus BTS.
Baca SelengkapnyaAuditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo
9 hari lalu
Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaKabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9
10 hari lalu
Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaSaksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban
10 hari lalu
Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaBegini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
18 hari lalu
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
53 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca Selengkapnya
