TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute National for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta pemerintah transparan menjelaskan perhitungan harga bahan bakar minyak kepada masyarakat setelah harga bahan bakar minyak (BBM) dunia turun. Hal itu dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi.
"Publik meminta transparansi berapa harga keekonomian BBM sekarang dengan pertimbangan satu sisi harga internasional dan pelemahan rupiah. Itu yang penting," kata Enny saat diskusi di kantornya, Jakarta, Sabtu, 3 Oktober 2015.
Enny tak bisa merekomendasikan berapa penurunan harga BBM yang semestinya diambil pemerintah. Pemerintah wajib mempertimbangkan pemulihan daya beli masyarakat.
"Harapannya adanya insentif kepada konsumen agar daya beli meningkat. Misal, penurunan harga BBM dan tarif dasar listrik. Ini harus terus dievaluasi di paket kebijakan berikutnya," kata Enny.
Selanjutnya... <!--more--> Transparansi juga dinilai penting oleh ekonom dari Indef, Dzulfuan Syafrian. Musababnya, masyarakat semakin pesimistis terhadap kebijakan pemerintah. Pada September 2015, Bank Indonesia mencatat optimisme konsumen hanya 97,5 persen lebih rendah dari Agustus yaitu 112,6 persen.
"Saat Presiden dilantik pasar bergairah, ketika masuk 2015 kepercayaan tergerus. Pemerintah janji turunkan Premium tapi terus menggerus kepercayaan pasar terkait kredibilitas pemerintah," kata Dzulfuan.
Ekonom dari Indef, Imaduddin Abdullah, mengatakan pemerintah terlalu lupa mempertimbangkan sisi daya beli masyarakat. Buktinya, deflasi 0,05 persen pada September 2015 menunjukkan daya beli masyarakat sangat rendah, padahal faktor ini dinilai mampu menopang konsumsi domestik.
"Misalnya dengan menggelontorkan stimulus ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, dan intensif cash transfer seperti dana desa," kata dia.
Presiden Joko Widodo berjanji mengumumkan kemungkinan perubahan harga bahan bakar minyak jenis Premium pada Senin, 5 Oktober 2015.
"Jadi, ada kemungkinan (turun), masih dalam kalkulasi. Dilaporkan nanti kepada saya hari Senin (5 Oktober 2015). Kalau bisa diumumkan, kalau enggak bisa pun diumumkan," kata Presiden.
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi
41 hari lalu
Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi
Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi
