Minta Rakyat Biayai Negara, Kemenkeu Terbitkan ORI 012

Reporter

Senin, 21 September 2015 14:29 WIB

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro duduk bersama Direktur Utama Tempo Bambang Harimurti dalam acara Indonesia Banking Award 2015 di Hotel Kempinsky, Jakarta, 17 September 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berharap penjualan Obligasi Retail seri 12 (ORI 012) mampu mendorong masyarakat ikut membiayai negara. "Seperti Jepang, utang (luar negeri) mereka sedikit karena masyarakatnya ikut andil dalam pembiayaan negara dari pembelian surat serupa," kata Bambang, saat menyampaikan pidatonya dalam acara peluncuran ORI 012, di Jakarta, Senin, 21 September 2015.

Menurutnya, Indonesia perlu membangun basis domestik untuk memperkecil utang. "APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) yang ideal adalah APBN dengan pajak yang kuat dan utang yang dibiayai oleh masyarakat sendiri," katanya.

Bambang juga mengatakan ada sejumlah alasan mengapa pemerintah perlu mengeluarkan ORI. Pertama, untuk pendalaman pasar keuangan. Pemerintah menginginkan adanya basis investor domestik, mengingat investor yang dimiliki Indonesia cukup besar. Maka ORI akan memberi akses untuk investor kecil dan menengah untuk turut berpartisipasi. Kedua, untuk pembiayaan.

"Jadi, saya ingin mendorong kita untuk realistis dan jeli melihat peluang," kata Bambang mengakhiri pidatonya. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membuka masa penawaran ORI 012 pagi tadi. ORI 012 ditargetkan dapat menyerap dana Rp 20 triliun. Tapi tidak tertutup kemungkinan batas penyerapan dinaikkan jika permintaan meningkat.

Masa penawaran ORI 012 dilakukan hingga 15 Oktober mendatang. ORI 012 diluncurkan dengan kupon 9 persen dan tenor tiga tahun. Jika ingin membeli ORI 012, jumlah minimum yang harus dipesan masyarakat Rp 5 juta dengan jumlah maksimum pemesanan Rp 3 miliar.

INGE KLARA SAFITRI

Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

2 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

3 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

23 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

34 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

43 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 24 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara Hari Ini

45 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 24 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara Hari Ini

Pemerintah telah melelang Surat Utang Negara hari ini Rabu, 13 Maret 2024. Total nominal yang dimenangkan mencapai Rp 24 triliun.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

46 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

50 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

52 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya