Geomembran Tak Mampu Dongkrak Harga Garam Rakyat

Reporter

Jumat, 18 September 2015 23:04 WIB

Petani Garam di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Pantura, Jawa Barat, Senin (22/8). Harga garam dipasaran mengalami penurunan dari Rp 700 per kilogram menjadi Rp 500 per kilogram. Penurunan harga dikarenakan impor garam dari India dan Australia. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Sumenep - Program pemerintah bertani garam menggunakan geomembran tidak mampu mendongkrak harga garam rakyat. Di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, petani garam geomembran mengeluh garam miliknya hanya dihargai Rp 500 ribu per ton untuk garam kualitas I, atau di bawah harga patokan pemerintah Rp 750 ribu per ton.

"Kalau dihitung modal untuk beli geomembran, harga Rp 500 per kilogram itu kami merugi," kata Matsuri, pertani garam di Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget, Sumenep, Jumat 18 September 2015.

Menurut Matsuri, untuk mengubah lahan garam lantai tanah menjadi lantai geomembran tidak murah. Dia harus mencari pinjaman modal sebesar Rp 8 juta per hektare. "Kalau harga segitu (Rp 500 per kilogram), jangankan untung, modal pun belum balik," ujar dia.

Namun Matsuri mengakui kualitas garam yang dihasilkan lahan geomembran lebih baik dibanding lahan tanah. Hasilnya juga lebih melimpah. Dia membandingkan, jika lahan tanah menghasilkan 50 ton per hektare, lahan geomembran bisa 70 ton per hektare.

"Cuma memang harganya beda tipis. Kalau garam biasa Rp 350, garam geomembran Rp 500 per kilogram," kata dia.

Ketua Persatuan Petani Garam Rakyat Sumenep (Perras) Hasan Basri membenarkan keluhan Matsuri. Tapi, dia menilai merosotnya harga garam karena saat ini memasuki puncak panen raya garam. Saat panen raya tiba, kata dia, stok garam melimpah. "Kalau melimpah harga pasti turun," kata dia.

Saat harga anjlok, Hasan menambahkan, yang perlu dijaga adalah daya serap perusahaan garam. Jangan sampai saat harga menurun, garam yang dipanen malah bertumpuk tak terserap hingga membuat petani makin rugi.

Menurut dia, "Sampai sekarang daya serap baik, 60 persen garam petani dibeli pabrikan."

MUSTHOFA BISRI

Berita terkait

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

25 Februari 2024

KKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera

Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.

Baca Selengkapnya

Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

27 Januari 2024

Pengukuhan Yonvitner Jadi Guru Besar IPB, Paparkan Potensi Kerugian Sumber Daya Pesisir akibat Perubahan Iklim

Pakar ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, Yonvitner dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.

Baca Selengkapnya

Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

11 Januari 2024

Menteri Trenggono Ungkap Fokus KKP di 2024: Masih Program Ekonomi Biru

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan prioritas KKP tahun ini masih fokus pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru.

Baca Selengkapnya

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

28 November 2023

Pencapaian Konas Pesisir XI jadi Masukan Perubahan UU Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Konferensi Nasional XI Pengelolaan Sumber Daya Laut

Baca Selengkapnya

Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

10 November 2023

Disentil Ganjar, Apa Kabar Janji Tol Laut Jokowi?

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim tanah air.

Baca Selengkapnya

BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

30 Oktober 2023

BMKG Ajak Kolaborasi Data Kelautan Dunia untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai laut menjadi salah satu bentuk mitigasi dampak perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

24 Oktober 2023

Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.

Baca Selengkapnya

Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

22 Oktober 2023

Mengenal Ocean Young Guards, Komunitas Mahasiswa Unpad Penjaga Ekosistem Laut

Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran atau Unpad mendirikan komunitas Ocean Young Guards.

Baca Selengkapnya

Dijuluki sebagai Kampung Pengemis, Warga di 4 Daerah ini Mayoritas Meminta-minta

14 Agustus 2023

Dijuluki sebagai Kampung Pengemis, Warga di 4 Daerah ini Mayoritas Meminta-minta

Kampung pengemis adalah julukan untuk menyebut suatu daerah yang mayoritas penduduknya mengemis. Baik itu yang miskin atau berkecukupan.

Baca Selengkapnya

RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

20 Juli 2023

RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran

Pemerintah akan menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum) pada 10-11 Oktober 2023 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais Forum.

Baca Selengkapnya