Dorong Persaingan Sehat, KPPU Ingin Mereformasi Pasar

Reporter

Jumat, 18 September 2015 16:54 WIB

Ketua KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf dan Wakil Ketua KPPU, Kurnia Syarani menginspeksi ke rumah potong hewan di Kalideres, Jakarta, 11 Agusrtus 2015. Terlihat sejumlah anggota polisi mengawal operasi sidak ini. TEMPO./Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ingin mereformasi pasar untuk mendorong persaingan yang sehat. KPPU menilai persaingan pasar di Indonesia tidak baik untuk kemajuan usaha kecil.

Menurut Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf, ekonomi pada tahun 1997-1998 bertumpu pada satu pemain sehingga komoditas dimonopoli. Sekarang masuk era oligopoli, jadi ada 2-3 orang yang mempermainkan harga di pasar.

"Kita ingin mendorong agar pasar punya banyak pemain baru dalam industri, tidak lagi hanya 2-3 pemain," ujar Syarkawi, Jumat, 18 September 2015.

Syarkawi mengatakan banyaknya pemain baru pada setiap industri bisa menjadi sumber produktivitas peningkatan ekonomi. Banyaknya pemain baru dalam industri diharapkan akan melahirkan banyak persaingan.

"Harus dibuka jalannya untuk kemunculan pemain baru. Dengan sistem oligopoli sekarang yang hanya 2-3 pemain cenderung tidak bersaing, malah menjalin kerja sama untuk menetapkan harga tertentu di satu pasar," kata Syarkawi.

Syarkawi berkata, ada beberapa cara yang akan dilakukan oleh KPPU untuk mendorong reformasi pasar. Pertama, mendorong Presiden Joko Widodo untuk menderegulasi kebijakan yang menghambat munculnya pemain baru. Kedua, menilai dan me-review lagi regulasi pada kebijakan pemerintah. "kita ingin Presiden tidak hanya melakukan revolusi mental, tapi juga revolusi produksi."

Menurut Syarkawi, dengan banyaknya pemain baru dalam industri, maka harga akan lebih variatif. "Konsumen pun punya kebebasan buat memilih barang yang sesuai dengan kemampuan daya beli mereka," ucapnya.

ARIEF HIDAYAT


Berita terkait

Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

40 hari lalu

Kasus Pinjol Pendidikan, KPPU: Suku Bunga Terlalu Tinggi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melanjutkan kasus pinjaman online (Pinjol) pendidikan ke penegakan hukum.

Baca Selengkapnya

PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

51 hari lalu

PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

PPATK dan KPPU memperkuat kerja sama penanganan kasus pencucian uang di transaksi merger dan akuisisi.

Baca Selengkapnya

KPPU Putuskan Kasus Penerapan Google Play Billing System ke Tahap Pemberkasan

1 Desember 2023

KPPU Putuskan Kasus Penerapan Google Play Billing System ke Tahap Pemberkasan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan untuk melanjutkan kasus penerapan Google Play Billing System ke tahap pemberkasan.

Baca Selengkapnya

KPPU Endus Dugaan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Industri Ekspedisi

25 September 2023

KPPU Endus Dugaan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Industri Ekspedisi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengaku tengah memeriksa industri ekspedisi karena dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Baca Selengkapnya

KPPU Denda PT Len Rp 6 M karena Kasus Tender Persinyalan Kereta Api Bogor-Cicurug

15 Agustus 2023

KPPU Denda PT Len Rp 6 M karena Kasus Tender Persinyalan Kereta Api Bogor-Cicurug

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Len Industri (Persero) melanggar UU tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan didenda Rp 6,056 miliar.

Baca Selengkapnya

Digugat Salim Ivomas Pratama soal Putusan Kasus Minyak Goreng, Ketua KPPU: Kami Tetap Fight

11 Juni 2023

Digugat Salim Ivomas Pratama soal Putusan Kasus Minyak Goreng, Ketua KPPU: Kami Tetap Fight

Salah satu perusahaan yang diputuskan bersalah dalam kasus monopoli minyak goreng oleh KPPU, PT Salim Ivomas Pratama Tbk, menggugat lembaga negara tersebut.

Baca Selengkapnya

KPPU Beberkan Utang Rafaksi Minyak Goreng Pemerintah Rp 1,1 Triliun

11 Mei 2023

KPPU Beberkan Utang Rafaksi Minyak Goreng Pemerintah Rp 1,1 Triliun

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkirakan tagihan rafaksi atau utang pemerintah terkait minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

Baca Selengkapnya

KPPU Terbitkan Aturan Baru Penanganan Perkara

12 April 2023

KPPU Terbitkan Aturan Baru Penanganan Perkara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menerbitkan peraturan baru mengenai penanganan perkara.

Baca Selengkapnya

Minyakita Masih Langka, KPPU: Produksinya Hanya 24 Persen dari Suplai yang Ditentukan

31 Maret 2023

Minyakita Masih Langka, KPPU: Produksinya Hanya 24 Persen dari Suplai yang Ditentukan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membeberkan kelanjutan investigasinya ihwal kelangkaan minyak goreng bersubsidi merek Minyakita.

Baca Selengkapnya

Persaingan Usaha Tidak Sehat, Asosiasi: Darurat Peternak

23 Februari 2023

Persaingan Usaha Tidak Sehat, Asosiasi: Darurat Peternak

Asosiasi peternak yang berasal dari industri perunggasan menyerukan darurat peternak, karena persaingan usaha yang tidak sehat.

Baca Selengkapnya