Petrolium Fund Sebaiknya Tidak Untuk BBM  

Reporter

Jumat, 18 September 2015 16:38 WIB

Fasilitas stasiun produksi yang berada di PT Pertamina EP Field Subang, Jawa Barat, (26/03). Subang Field memiliki 21 sumur yang memproduksi rata-rata 1.484 BOPD untuk minyak dan 255,612 MMSCFD untuk gas. Tempo/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Analis Energi Bower Group Asia Rangga Dian Fadhillah menyarankan usulan petrolium fund atau dana untuk ketahanan energi yang sedang digagas pemerintah, sebaiknya tidak digunakan untuk stabilisasi harga bahan bakar minyak (BBM). “Saya setuju dengan rencana pemerintah tentang petrolium fund, tapi penggunaan dananya harus jelas dulu,” ujarnya, Jumat, 18 September 2015.

Ia menjelaskan petrolium fund dikenal juga dengan istilah souvereign wealth fund adalah dana yang disisihkan dari surplus pendapatan pemerintah dari berbagai sektor, termasuk dari sumber daya alam. Biasanya dana ini digunakan untuk investasi lagi oleh pemerintah.

Tujuannya beragam, yang paling umum bisa digunakan untuk melindungi anggaran pendapatan dan belanja negara dari volatilitas pemasukan sektor sumber daya alam. “Tapi ada juga dananya digunakan sebagai simpanan untuk generasi masa depan atau mendanai proyek-proyek pembangunan ekonomi dan sosial,” kata dia.

Untuk dana dari sumber daya alam sebenarnya bisa digunakan untuk mendorong kegiatan eksplorasi , supaya minat investasi di sektor tersebut tetap tinggi. “Tetapi untuk di Indonesia efektivitasnya masih tanda tanya karena iklim investasi di sini begitu banyak hambatannya.”

Mengenai opsi pemerintah tentang dana yang akan digunakan untuk stabilisasi harga BBM, menurutnya hal itu kurang tepat karena sama saja dana lari ke hal yang tidak produktif. “Dan menegaskan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan pencabutan subsidi BBM,” tegasnya.

GUSTIDHA BUDIARTIE

Berita terkait

Tekan Harga, BPH Migas Tak Masalah Tarif Iuran Gas Pipa Dihapus

18 Februari 2020

Tekan Harga, BPH Migas Tak Masalah Tarif Iuran Gas Pipa Dihapus

BPH Migas menyatakan siap bila tarif iuran gas pipa dihapus untuk menekan harga gas industri.

Baca Selengkapnya

Revisi Skema Gross Split, Arcandra Tahar Jelaskan Insentif Baru

8 September 2017

Revisi Skema Gross Split, Arcandra Tahar Jelaskan Insentif Baru

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mensosialisasikan regulasi baru tentang skema bagi hasil kotor (gross split) minyak dan gas bumi.

Baca Selengkapnya

Menteri Jonan Heran dengan Tarif Tol Pipa Gas

3 Mei 2017

Menteri Jonan Heran dengan Tarif Tol Pipa Gas

Menurut Jonan, distribusi gas seharusnya seperti jalan tol bagi kendaraan bermotor, yang tarifnya tetap setiap mobilnya.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Beri Sinyal Hapus Pajak Migas

1 November 2016

Pemerintah Beri Sinyal Hapus Pajak Migas

Pemerintah membuka opsi untuk menghapuskan pajak kegiatan hulu minyak dan gas, guna menekan harga gas untuk industri.

Baca Selengkapnya

SKK Migas Keberatan atas Pemangkasan Cost Recovery

20 Oktober 2016

SKK Migas Keberatan atas Pemangkasan Cost Recovery

Amien menyebutkan, jika cost recovery dipotong, itu sama saja dengan memotong investasi yang bisa berdampak buruk.

Baca Selengkapnya

Menteri Darmin: Sektor Migas Harus Jadi Industri Prioritas  

25 Mei 2016

Menteri Darmin: Sektor Migas Harus Jadi Industri Prioritas  

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan berupaya memberikan perhatian pada sektor migas.

Baca Selengkapnya

SKK Migas: Jatah Gas Pasar Domestik Tak Terserap

2 November 2015

SKK Migas: Jatah Gas Pasar Domestik Tak Terserap

SKK Migas menyatakan masih banyak alokasi gas untuk pasar domestik yang tidak terserap.

Baca Selengkapnya

Perumusan Perpres Tata Kelola Gas Masih Alot  

23 Oktober 2015

Perumusan Perpres Tata Kelola Gas Masih Alot  

Badan penyangga hanya bertugas mengumpulkan gas dari semua

lapangan untuk kebutuhan domestik.

Baca Selengkapnya

SKK Migas Akan Potong Rantai Perizinan Investor Migas

30 September 2015

SKK Migas Akan Potong Rantai Perizinan Investor Migas

SKK Migas akan memangkas panjangnya rantai perizinan bagi KKKS atau investor Migas yang masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Lelang 8 Wilayah Kerja Migas

10 September 2015

Pemerintah Lelang 8 Wilayah Kerja Migas

Delapan wilayah tersebut dilelang secara langsung dan reguler.

Baca Selengkapnya