Investasi Lesu, Jatah Bagi Hasil Migas Investor Diperbesar

Reporter

Editor

Grace gandhi

Sabtu, 12 September 2015 04:49 WIB

TEMPO/Mahanizar

TEMPO.CO , Jakarta: Pemerintah menjanjikan bagian minyak dan gas bumi yang lebih besar buat calon kontraktor pada delapan wilayah kerja yang ditawarkan tahun ini. Besarannya tergantung pada lokasi dan tingkat kesulitan lapangan.

"Kami ingin menarik investor lebih banyak," kata Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Djoko Siswanto, sebagaimana dirilis Direktorat Jenderal Migas, Jumat, 11 September 2015.

Ada delapan wilayah kerja migas non-konvensional yang ditawarkan pada 2015. Namun, sampai sekarang belum ada permintaan yang masuk dari calon investor.

Bagian yang dijanjikan pada investor adalah 30-35 persen untuk minyak dan 35-40 persen untuk gas. Porsi ini meningkat dari sebelumnya 15 persen untuk minyak dan 30 persen untuk gas.

Djoko menjanjikan, dari delapan wilayah kerja yang ditawarkan, bagi hasil minyak sebesar 30:70 hanya dikenakan pada wilayah kerja South West Benggara, Rupat Labuhan, dan Nimbrung. Wilayah kerja lainnya mendapat bagi hasil minyak sebesar 35:65.

Sementara untuk gas, peningkatan porsi bagi hasil 35:65 hanya untuk wilayah kerja South West Benggara. Sisanya, sebesar 40:60.

Pemanis investasi lainnya yang dijanjikan adalah pembebasan pajak bumi dan bangunan selama masa eksplorasi. "Kami juga mengupayakan pada Kementerian Keuangan agar seluruh pajak terkait eksplorasi dibebaskan," ucap Djoko.

Sampai semester lalu, investasi migas surut ke angka US$ 5,9 miliar. Besaran ini tidak sampai setengah dari target investasi hingga akhir tahun yang ditargetkan sebesar US$ 24,8 miliar.

ROBBY IRFANY












Berita terkait

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

2 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

2 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

4 hari lalu

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.

Baca Selengkapnya

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

7 hari lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

10 hari lalu

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

12 hari lalu

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.

Baca Selengkapnya

Letusan Gunung Ruang Rusak Fasilitas Pemantau Kegempaan, Alat Apa Saja yang Dipasang?

16 hari lalu

Letusan Gunung Ruang Rusak Fasilitas Pemantau Kegempaan, Alat Apa Saja yang Dipasang?

Erupsi Gunung Ruang sempat merusak alat pemantau aktivitas vulkanik. Gunung tak teramati hingga adanya peralatan pengganti.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

28 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

29 hari lalu

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

29 hari lalu

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.

Baca Selengkapnya