Rupiah Melemah, Indef: Paket Ekonomi Jokowi Diragukan  

Reporter

Jumat, 11 September 2015 15:34 WIB

Presiden Joko Widodo menunjukkan sebuah pakaian hasil pemberian salah seorang pedagang pasar tradisional yang diundang untuk makan siang bersama di Istana Negara, Jakarta, 3 September 2015. Jokowi mengundang 103 pedagang dari 19 pasar tradisional di Jakarta. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati menilai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo tidak banyak memberikan dampak. Hal ini terbukti dengan nilai tukar rupiah yang tetap melemah terhadap dolar.

"Masyarakat tidak merespons positif atas adanya kebijakan tersebut," kata Enny, Jumat, 11 September 2015.

Enny mengatakan nilai tukar rupiah sesaat sebelum pengumuman dibacakan, tepatnya pada Rabu, 9 September 2015, berada pada level 14.244 per dolar Amerika Serikat. Namun, sehari setelah itu, nilai tukar rupiah pun kembali melemah ke level 14.322. “Masyarakat merasakan stagnasi terhadap kebijakan kemarin karena pemerintah seperti tidak serius memulihkan ekonomi," ujarnya.

Dia berharap adanya langkah konkret pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ekonomi agar nilai rupiah kembali menguat. Sebab, menurut dia, biar bagaimanapun melemahnya rupiah sangat berpengaruh besar bagi perkembangan ekonomi di Indonesia.

"Banyak indikator untuk mengembangkan ekonomi ini, salah satunya dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, faktanya, daya beli masyarakat sekarang begitu rendah karena harga-harga tidak stabil akibat melemahnya rupiah," tutur Enny.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdani berharap kebijakan deregulasi ekonomi yang diumumkan Jokowi segera dirincikan. Menurut Haryadi, paket kebijakan ekonomi yang kemarin diumumkan masih bersifat umum. "Kebijakannya masih bersifat umum. Kita tidak bisa berspekulasi tentang kebijakan tersebut," ucap Haryadi, Jumat, 11 September 2015.

Meski digadang-gadang bakal menguatkan nilai tukar rupiah, pengumuman paket kebijakan deregulasi ekonomi justru memberikan dampak sebaliknya. Namun, menurut Haryadi, melemahnya nilai tukar rupiah tidak ada kaitannya dengan kebijakan yang diumumkan oleh Presiden Jokowi pada Rabu lalu. "Sebetulnya tidak ada hubungannya kebijakan ekonomi yang diumumkan Jokowi kemarin dengan pelemahan nilai tukar rupiah," ujar Haryadi.

Haryadi memaparkan beberapa alasan rupiah melemah atas dolar itu karena aktivitas ekspor yang tidak signifikan serta adanya kebutuhan dolar untuk membayar utang yang sedang meningkat. Ia menilai perlu waktu untuk menunggu dampak kebijakan ekonomi yang diumumkan kemarin. "Tidak bisa secara langsung kita rasakan dampaknya," katanya.

Karena itu, menurut Haryadi, Apindo akan menunggu apakah kebijakan tersebut akan produktif atau kontra-produktif untuk ekonomi Indonesia. "Sekarang kami sedang menunggu rincian dari kebijakan tersebut, seberapa produktif pengaruhnya untuk pemulihan ekonomi," tuturnya.

ABDUL AZIS

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

16 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

20 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

22 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya