Ketua DPR, Setya Novanto (tengah) bersama Wakil Agus Hermanto (kiri) dan Fadli Zon berfoto sebelum rapat pimpinan DPR di ruang rapat pansus, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Oktober 2014. DPR resmi menetapkan 11 komisi dan akan diajukan pada sidang paripurna, Kamis (16/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto menyatakan keheranannya atas keputusan pemerintah Indonesia untuk kembali bergabung dengan organisasi eksportir minyak dunia alias Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).
"Untuk sekadar menambah kawan, ini baik. Tapi menurut saya, ini jauh dari harapan untuk mengatasi permasalahan BBM," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis 10 September 2015.
Politikus Demokrat ini mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan aparatur pemerintah lainnya, soal iuran wajib keanggotaan OPEC yang jumlahnya tidak ringan. "Artinya akan ada pengeluaran lagi dari pemerintah," katanya.
Agus juga mengingatkan bahwa saat ini ekspor migas Indonesia telah menurun. "Kita ini kan sudah bukan eksportir lagi, sekarang kita ini importir minyak," ujar pimpinan DPR yang membidangi sektor Industri dan Pembangunan ini.
Indonesia sebenarnya bergabung sebagai anggota OPEC selama 47 tahun. Pada 1 Januari 2009, Indonesia menyatakan vakum dari keanggotaan OPEC. Sikap ini diambil setelah Indonesia menjadi importir minyak pada awal 2000-an silam.
Indonesia saat ini sedang berjuang untuk meningkatkan produksi minyak mentah dari sekitar 830 ribu barel per hari. Padahal konsumsi domestik terus meningkat. Peningkatan konsumsi ini didorong oleh penjualan kendaraan yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia saat ini mengekspor sekitar 200 ribu barel minyak mentah per hari dan meng-impor sekitar 300 ribu barel per hari.
Setelah enam tahun vakum, pada 7 Mei 2015 Indonesia menyatakan keinginannya kembali aktif dalam OPEC. Keinginan ini, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo. Namun, Indonesia baru mengirimkan surat permintaan untuk bergabung kembali dengan organisasi tersebut pada Selasa, 8 September 2015.
Indonesia tidak akan secara resmi diakui kembali bergabung dengan OPEC sampai pertemuan di Wina mendatang, tetapi delegasi OPEC mengatakan anggota OPEC tidak keberatan dengan kembali bergabungnya Indonesia ke OPEC.
