Pemerintah Keluarkan Paket Kebijakan Tahap I Sore Ini

Reporter

Editor

Grace gandhi

Rabu, 9 September 2015 16:49 WIB

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai menutup Asian African Summit 2015 di JCC Senayan, Jakarta, 23 April 2015. Tiga poin kesepakatan tersebut antara lain Pesan Bandung 2015, Deklarasi Penguatan Kemitraan Asia Afrika dan Deklarasi Dukungan Untuk Palestina. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dijadwalkan mengeluarkan paket kebijakan sore ini. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan paket kebijakan ini akan disebut paket kebijakan September tahap pertama.

Paket ini, menurut Pramono, berisi beberapa hal untuk memberikan sinyal kepada publik bahwa pemerintah menghadapi turbulensi ekonomi dunia, memberikan beberapa kemudahan kepada dunia usaha yang lebih friendly, dan mengeluarkan kebijakan deregulasi.

"Hampir ada seribu lebih peraturan yang sedang dikaji, tapi hari ini nanti akan diumumkan Bapak Presiden. Tidak etis saya sampaikan jumlahnya. Intinya adalah menghilangkan yang disebut dengan barrier to entry (hambatan untuk orang berusaha)," kata Pramono di Istana Presiden, Rabu, 9 September 2015.

Paket Kebijakan September 1 ini juga akan menyinggung sektor perpajakan.

Pengumuman paket ini akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada pukul 17.00 WIB. Gubernur Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan turut menghadiri pengumuman ini.

"Karena memang paket ini bukan hanya di sektor finansial yang menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga di moneter," ucapnya.

Pramono menuturkan tak menutup kemungkinan akan ada paket kebijakan tahap kedua. Alasannya, pemerintah harus cukup confident, cukup progresif untuk melihat perkembangan persoalan.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan inti paket kebijakan ini adalah untuk penguatan ekonomi makro, penguatan daya saing ekonomi nasional, dan pemberdayaan ekonomi rakyat atau masyarakat yang tertinggal secara ekonomi. Paket kebijakan ini akan dibagi menjadi beberapa tahap.

"Jadi yang akan diumumkan adalah paket kebijakan ekonomi tahap pertama, yang mulai bulan September ini," ucapnya.

ALI HIDAYAT

Berita terkait

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

28 menit lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

1 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

6 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

6 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

7 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

7 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

14 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

15 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

16 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya