Warga menyelamatkan barang-barang miliknya dengan sebuah gerobak saat Petugas Satpol PP melakukan penertiban bangunan liar di sepanjang kolong rel Kereta Api Juanda, Jakarta, 1 September 2015. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Petugas Satpol PP Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, membongkar sebanyak 120 rumah liar yang berada di Kecamatan Tigaraksa dan Cikupa karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Keberadaan bangunan itu juga melanggar Perda No. 3 tahun 2009 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan," kata Kepala Satpol PP Pemkab Tangerang Yusuf Herawan di Tangerang, Selasa (8 September 2015).
Yusuf mengatakan pemilik bangunan mayoritas adalah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas.
Bangunan dibongkar karena pemilik tidak mengantongi IMB sehingga menyalahi Perda No.10 tahun 2001.
Aparat Satpol PP membongkar bangunan semi permanen itu mengunakan alat berat dan ada perlawanan dari pemilik.
Menurut dia, petugas telah melakukan pendekatan sebelumnya agar pemilik bersedia membongkar atas kesadaran sendiri.
Pihaknya juga sudah melayangkan tiga kali surat teguran tapi tidak ditanggapi serius oleh pemilik bangunan.
Dalam penertiban itu, petugas Satpol PP dibantu aparat Polresta dan Kodim Tangerang untuk antisipasi pengamanan.
Pembongkaran juga dilakukan pada banguan yang berdiri sudah belasan tahun di sekitar kantor Pusat Pemerintahan Pemkab Tangerang di Kecamatan Tigaraksa.
Namun diantara pemilik bangunan yang dibongkar itu mengaku menyewa sebesar Rp300 ribu per bulan untuk lahan yang ditempati kepada oknum petugas.
Padahal sebelumnya, aparat Satpol PP setempat dalam menertibkanitu tanpa memberikan anti rugi, meski pemilik minta uang "tali asih".
