Bupati Bujuk Warga Relakan Tanah Jadi Sumur Minyak
Editor
Saroh mutaya
Selasa, 8 September 2015 22:02 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Bojonegoro Suyoto memimpin sosialisasi penyiapan tanah untuk lokasi pengeboran sumur Sukowati PAD C-1 di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk.
Dalam sosialisasi yang berlangsung di kantor Pemkab Bojonegoro ini pihak pemerintah daerah mengundang puluhan pemilik tanah dari Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, yang rencananya dipergunakan sebagai lokasi pengeboran.
“Total luas tanah yang dibutuhkan sekitar 4,8 ha. Karena itu dalam tahap ini, bapak-ibu pemilik tanah yang kami undang,” kata Suyoto dalam siaran pers JOB PPEJ, Selasa (8 September 2015).
Hadir dalam acara ini Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Ali Masyhar dan General Manager JOB PPEJ Akbarsyah dan Forpimda Bojonegoro.
Suyoto menjelaskan negara membutuhkan lahan warga agar bisa mengambil kandungan minyak yang ada di bawah alun-alun dan kantor Pemkab Bojonegoro. Karena itu, dia berharap, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memberikan izin.
“Targetnya bisa memproduksi sampai 2.000 barel per hari. Mudah-mudahan berhasil, karena kalau pengeboran gagal, Pertamina akan rugi lebih dari Rp100 miliar. Pertamina itu, perusahaan milik negara. Karena itu mari kita doakan agar pengeboran Pertamina berhasil,” katanya.
Jika kegiatan eksploitasi sumur Banjarsari PAD C-1 berhasil, JOB PPEJ sebagai operator hanya akan mendapat bagian keuntungan 15%. Sisanya, 85% menjadi hak negara.
“Jadi kalau pengeboran gagal, 100 % menjadi risiko Pertamina dan PetroChina. Kalau berhasil hanya diberi bagian 15%,” katanya.
Jika kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berhasil, imbuhnya, Desa Banjarsari otomatis akan menjadi lokasi pengeboran. Ini akan membuat banjarsari punya peluang mendapat ADD (alokasi dana desa) dalam jumlah besar.
“Ada desa yang menerima ADD lebih dari Rp1 miliar. Nah mulai tahun depan, karena kegiatan migas di Bojonegoro ini lancar, tiap siswa SMA akan menerima dana dari Pemkab sebesar Rp2 juta. Tahun ini baru Rp 500.000,” katanya.
Dana yang diterima Pemkab Bojonegoro dari kegiatan industri migas, katanya, harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM Bojonegoro. Tujuannya, agar anak-anak Bojonegoro bisa mendapatkan pendidikan yang memadai dan mendapatkan pekerjaan.
Soal harga pengadaan tanah, dia menjamin tidak akan merugikan pemilik tanah karena sudah ada aturan dan tim penilai. “Harganya pasti tidak merugikan, harga wajar sesuai pasaran,” katanya.
