TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menggelar rapat koordinasi untuk membahas proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Hadir pula dalam rapat tertutup itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jarman, dan Direktur Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basyir.

Hasil rapat tersebut memutuskan realisasi proyek itu mustahil. "Makanya, saya lebih suka menyebut proyek ini sebagai proyek percepatan pembangunan dan diversifikasi listrik," kata Rizal di kantornya pada Senin, 7 September 2015.

Rizal menilai angka realisasi yang mungkin tercapai dalam lima tahun terakhir ini hanya 16 ribu MW. Sisanya baru bisa rampung dalam periode berikutnya. Untuk itu, ia menilai sebaiknya pemerintah fokus pada empat tindakan nyata yang bisa dilakukan saat ini.

Langkah yang dapat diambil adalah percepatan proses, pengadaan transmisi, diversifikasi alternatif energi, dan desentralisasi pembangkit. Untuk percepatan proses, Rizal menuturkan sudah ada persetujuan dari Ferry dan Kementerian Dalam Negeri.

"Kami pastikan mempersingkat waktu musyawarah untuk penyediaan lahan. Tiga musyawarah wajib dapat dituntaskan dalam waktu maksimal 1,5 bulan," ucap Rizal. Selain itu, pelbagai perizinan akan dipangkas sehingga tak lagi mempersulit investor.

Hasil rapat kali ini, menurut dia, akan segera disampaikan dalam rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo. Dirjen Ketenagalistrikan pun diminta mengabarkan hal ini kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang berhalangan hadir. Meski demikian, Rizal membantah bahwa ia mengganti begitu saja program yang telah dibanggakan Jokowi sejak awal menjabat tersebut.

"Saya cuma mengubah paradigmanya saja dengan menyebut ini sebagai proyek percepatan, tanpa menyebut besaran," ujar Rizal.

URSULA FLORENE