TEMPO.CO, Jakarta - Vice President Asia Development Bank Bambang Susantono mengatakan pemerintah mesti mempertimbangkan tiga hal terkait dengan rencana proyek pembangunan kereta cepat. Tiga hal tersebut adalah sustainability, safety, dan spasial.
Wakil Menteri Perhubungan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu enggan menilai urgensi kereta cepat untuk Indonesia. Ia hanya menyarankan pemerintah memperhitungkan tiga hal tersebut dalam setiap pembangunan infrastruktur yang besar. Pertama adalah sustainability atau keberlanjutan.
“Tak cukup hanya membangun,” ucap Bambang di kantornya, Kamis, 3 September 2015. Ia berujar, pemerintah harus hitung jumlah dana dan asalnya. Musababnya, meski dikerjakan pihak swasta, jika dalam proyek terjadi sesuatu, akan “kembali” ke pemerintah.
Hal penting kedua adalah safety atau keamanan. Pemerintah tentu harus menjamin keselamatan, baik dalam proses pembangunan maupun saat infrastruktur sudah dipakai.
Terakhir terkait dengan spasial atau kondisi ruang. Maksudnya, pembangunan infrastruktur harus melihat bagaimana kaitan proyek itu dengan perkembangan tata ruang dan tata guna lahan, supaya pembangunan bisa memiliki dampak besar. Bambang mencontohkan jalan raya, jembatan, dan kereta api.
“Itu harus selalu memperhitungkan perkembangan daerah-daerah tertentu yang bisa dikembangkan dan dilindungi,” tutur Bambang. Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempertimbangkan proposal dari dua negara yang berminat membangun kereta cepat.
TRI ARTINING PUTRI
Berita terkait
Sri Mulyani Temui Presiden ADB di AS, Bahas Transisi Energi dan Pensiun Dini PLTU Batu Bara
14 hari lalu
Dalam pertemuan itu, keduanya membahas kelanjutan kerja sama transisi energi dan uji coba pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga batu bara.
Baca SelengkapnyaADB Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Mencapai 4,9 Persen Tahun Ini, Apa Saja Pemicunya?
20 hari lalu
ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik bakal mencapai angka rata-rata 4,9 persen pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaIKN Ungkap Strategi Penyelarasan Lingkungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di 2024
27 Desember 2023
IKN telah mengumumkan rencananya untuk merilis Rancangan Dokumen Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada awal tahun 2024.
Baca SelengkapnyaInflasi Terkendali, Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Diprediksi 4,9 Persen
14 Desember 2023
ADB menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada Asian Development Outlook (ADO) Desember 2023
Baca SelengkapnyaADB Luncurkan Strategi Dukung IKN Bebas Emisi Karbon pada 2045
4 Desember 2023
ADB meluncurkan Strategi Nol Bersih atau Net Zero Strategy untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar bebas emisi karbon pada 2045.
Baca SelengkapnyaPakar Beberkan Tantangan Terbesar Wujudkan Emisi Nol Karbon, Apa Itu?
7 November 2023
Peneliti Ekonomi Lingkungan, Andhyta Firselly Utami, mengatakan ada tantangan terbesar dalam transisi menuju emisi nol karbon.
Baca SelengkapnyaDampak Jangka Panjang ADB pada Pertumbuhan Anak
13 Oktober 2023
Bayi yang mengalami anemia defisiensi zat besi (ADB) dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan kecerdasan dalam jangka panjang.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Pembangunan IKN Pulihkan Ekosistem yang Hilang Akibat Eksploitasi di Kalimantan Timur
10 September 2023
Otorita IKN Nusantara mengklaim pembangunan IKN memberi peluang merevitalisasi ekosistem yang hilang akibat ekstraksi sumber daya alam masif di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaBertemu Direksi ADB, Sri Mulyani: Bahas Optimalisasi Peran di Asia Tenggara
23 Agustus 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan Dewan Direksi Bank Pembangunan Asia (ADB) di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu
Baca SelengkapnyaBantu Lukas Enembe Bikin Rekening, Saksi Tak Tahu Ada Transferan Rp 806 Juta
16 Agustus 2023
Saksi Teknisi ATM mengaku tidak tahu terkait transferan dana dari Lukas Enembe yang masuk ke rekeningnya
Baca Selengkapnya