TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyatakan kekhawatirannya akan kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini sudah memasuki titik krisis, bahkan berpotensi mengalami krisis.
"Kondisi kritis ini butuh penanggulangan cepat dan tepat supaya tidak sampai mengalami titik krisis seperti 1998,” kata Enny Sri Hartati, Direktur Indef, saat memaparkan "Jurus Memitigasi Potensi Krisis Ekonomi" di kantor Indef, Pejaten Timur, Rabu, 2 September 2015.
Karena itu, Indef mengemukakan strategi-strategi yang perlu diusung sebagai bentuk mitigasi. Presiden Direktur Indef Didik J. Rachbini menyampaikan paket strategi itu sebagai saran kepada pemerintah.
Apa saja? Pertama, menurut Didik, perlu adanya pembenahan kondisi psikologis politik dan pemerintahan, yaitu dengan nenyelesaikan permasalahan internal terlebih dahulu. "Berhenti menyalahkan kondisi global," kata Didik pada kesempatan sama.
Kedua, dibutuhkan antisipasi kondisi fluktuasi global yang semakin sering frekuensinya, sehingga tidak terlalu mengganggu kestabilan perekonomian Indonesia.
Ketiga, langkah konkret berikutnya yang harus segera diselesaikan adalah bagaimana menekan angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja yang meningkat.
Keempat, langkah ini kemudian juga dibarengi dengan mendorong industri, khususnya yang berbasis sumber daya alam, mendorong ekspor, dan memberikan insentif kepada pelaku industri. Sebaliknya, juga dilakukan pengurangan impor komoditas yang tidak perlu dan berkonsentrasi dengan sektor domestik.
GHOIDA RAHMAH
Berita terkait
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
6 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaEkonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel
9 hari lalu
Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.
Baca SelengkapnyaAntisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif
10 hari lalu
Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.
Baca SelengkapnyaImbas Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia
14 hari lalu
Serangan balasan Iran terhadap Israel meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan ini menambah beban baru bagi ekonomi Indonesia.
Baca SelengkapnyaEkonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi
41 hari lalu
Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi
Baca SelengkapnyaImbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun
42 hari lalu
Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Baca SelengkapnyaTarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara
42 hari lalu
Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.
Baca SelengkapnyaIndef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok
42 hari lalu
Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.
Baca SelengkapnyaPPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi
42 hari lalu
Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.
Baca SelengkapnyaEkonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man
55 hari lalu
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.
Baca Selengkapnya