Jokowi Ketemu Para Ekonom Soal Krisis, Apa Saja yang Dibicarakan?

Reporter

Senin, 31 Agustus 2015 19:25 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) menjawab Pertanyaan sejumlah wartawan usai makan bersama di Istana Negara, Jakarta, 27 Agustus 2015. Pertemuan yang berlangsung rutin setiap dua minggu sekali untuk kelancaraan peliputan kepresidenan. Tempo/ Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo bertemu para ekonom untuk memberikan update kondisi perekonomian di Istana Merdeka, hari ini. Setidaknya 12 ekonom hadir dalam pertemuan yang dilakukan sambil santap siang. Ekonom Hendry Saparini mengatakan presiden juga meminta masukan dari para ahli ekonomi tersebut. "Presiden Jokowi mencatat apa masukan dari kita semua," kata dia saat ditemui di komplek Istana Presiden, Senin, 31 Agustus 2015.

Dalam penyelesaian masalah nilai tukar, Hendi mengatakan hal itu harus diselesaikan dari sisi kebutuhannya seperti mengurangi permintaan dolar dan meningkatkan pasokan mata uang tersebut. Hendry menilai sebenarnya masih banyak instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintahan Jokowi tetapi belum dianggap perlu untuk menguatkan rupiah sehingga kebijakan tersebut belum diambil.

"Kemudian cara mendorong ekonomi, mendiskusikan masalahnya itu ada juga (masalah) domestik. Itu juga sebenarnya akan menjadi andalan bagi ekonomi kita untuk bertahan pada kondisi seperti sekarang ini," kata Hendry.



Menurut Hendry, peran pemerintah dalam mendorong ekonomi ada dua cara; menggunakan APBN dan APBD dan membuat kebijakan. Jika semua proyek yang berasal dari uang negara dan dikerjakan dengan BUMN bisa berjalan, Hendry mengatakan hal itu akan mendorong ekonomi domestik.

Pemerintah juga harus membuat kebijakan yang berkaitan dengan sektor swasta seperti menciptakan pasar bagi ekonomi domestik dan pelaku industri serta regulasi yang mampu menekan biaya produksi. Selain itu dia menyarankan pemerintah memberi insentif industri dari sisi biaya produksi dan logisitik seperti keringanan pajak dan insentif untuk ekspansi. Hendry juga ingin ada insentif dari sisi moneter perencanaan kebijakan mampu berjalan secara komprehensif.

"Kami menyampaikan harus ada kebersamaan menyelesaikan kondisi sekarang ini. Jadi kita bukan pada kondisi yang sangat buruk semestinya, karena masih mampu tumbuh, punya potensi di dalam negeri dan menyelesaikan ini secara bersamaan," kata Hendry.

Hendry mengatakan pemerintah 'aware' ada masalah eksternal dan domestik dalam situasi perekonomian saat ini. Oleh sebab itu cara dan langkah kebijakan yang diambil pemerintah, dapat mengendalikan masalah eksternal tanpa memperburuk kondisi ekonomi dalam negeri. " Tadi didiskusikan bagaimana menyiasati dua-duanya. Jadi respon kebijakan yang didasari pada kejujuran, itu sudah separuh dari penyelesain masalah," katanya.

ALI HIDAYAT

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

11 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

17 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

22 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya