TEMPO.CO, Bogor - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan bahwa hingga saat ini serapan anggaran di daerahnya baru 26 persen. Salah satu sebabnya adalah karena ‎pejabat eselon di Riau baru dilantik bulan April.

Sebab lain adalah terdapat kontraktor yang belum mencairkan uang muka sebesar Rp 1,6 triliun. Rachman juga tak membantah bahwa kekhawatiran akan dipidana membuat para pejabatnya terkesan lamban dalam mengeksekusi program.

"Mungkin kasus per kasus iya," ujarnya usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Senin 24 Agustus 2015.

Presiden, kata dia, meminta agar anggaran tetap terserap optimal sesuai dengan aturan dan rencana awal. "Arahan dari Presiden akan kami sosialisasi kepada bawahan dan para pengguna anggaran."

Kepala Badan Pembangunan Daerah Riau Muhammad Yafiz juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, salah satu sebab utama lambannya penyerapan anggaran di daerahnya adalah karena telatnya pengangkatan pejabat.

"Riau itu kan perdanya baru, ketika berlaku Undang-undang Aparatur Sipil Negara tidak bisa langsung melakukan perekrutan. Proses ini yang membuat anggarannya telat."

Total anggaran provinsi Riau menurutnya mencapai Rp 10,6 triliun. "Kalau belanja modalnya baru terserap 27 persen."

Kementerian dalam Negeri mencatat, pada semester I-2015, rata rata realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di tingkat provinsi mencapai 25,9 persen. Sedangkan ditingkat kabupaten hanya sebesar 24,6 persen.‎

Berdasarkan data itu, serapan anggaran terendah berasal dari provinsi Riau. Di provinsi tersebut, serapan anggarannya hanya mencapai 11,2 persen. Sedangkan Ibu Kota Jakarta, baru sebesar 19,4 persen.‎

FAIZ NASHRILLAH‎