Menteri PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) , Mochamad Basuki Hadimuljono. TEMPO/Aris Novia Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan perlunya inovasi dalam pembiayaan pembangunan rumah. Pemerintah harus pandai mencari cara memenuhi anggaran yang diperlukan untuk membangun rumah murah bagi rakyat.
"Tak mungkin semuanya dilaksanakan pemerintah," kata Basuki saat membuka “Sejuta Rumah untuk Rakyat” pada Senin, 24 Agustus 2015. Dalam seminar ini, hadir jajaran eselon I Kementerian PU-Pera; pelaku usaha perumahan; serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Suharso Monoarfa.
Basuki menjelaskan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun ini sebesar Rp 5,1 triliun sudah habis terserap. Untuk terus melanjutkan program ini, pemerintah memanfaatkan dana tambahan Rp 700 miliar dari Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan. Jumlah rumah yang telah dibangun sebanyak 68 ribu unit.
Untuk itu, pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, Kementerian PU-Pera mengajukan anggaran untuk pembangunan rumah ini hampir dua kali lipat, sekitar Rp 9,1 triliun. Selain itu, Basuki mengajukan kerja sama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB).
"Jadi nanti pengembang bangun dulu rumahnya. Lalu, kalau sudah selesai, diajukan reimburse ke ADB atau Bank Dunia," ujarnya. Saat ini Kementerian tengah membicarakan sistem itu dengan dua lembaga internasional tersebut.
Basuki mengatakan akan menggeber pembangunan program rumah murah untuk rakyat. Sebab, masih ada puluhan juta orang Indonesia yang belum memiliki rumah. Seperti diketahui, program sejuta rumah merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk kepemilikan rumah murah dengan uang muka diturunkan hingga 1 persen dan batasan uang muka tunai Rp 4 juta.
