TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli tutup mulut saat dimintai penjelasan ihwal tiga pernyataannya yang kontroversial. Padahal sebelumnya Rizal lantang mengkritik program kementerian lain soal oknum dalam proyek kereta cepat, pembelian pesawat Garuda, dan program pengembangan listrik.
"Sudah ya, terima kasih," kata Rizal sambil meninggalkan Kompleks Parlemen, Senayan, seusai pidato penyerahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat, 14 Agustus 2015.
Awak media langsung menyerbu mantan Menteri Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu di setiap jeda sidang. Namun Rizal sama sekali tak mau berkomentar. Ia hanya tersenyum sambil berjalan di belakang pengawalnya.
Baru beberapa saat dilantik, Rizal sudah melontarkan tiga kritikan pedas. Pertama, ia mendesak revisi target pengembangan listrik 35 ribu megawatt. Ia beralasan, target itu tidak realistis karena sedang terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menentang kritikan itu. Said berkukuh tidak akan merevisi target tersebut, karena pemerintah sudah menghitung proyeksi kebutuhan listrik nasional hingga 2019.
Berikutnya, Rizal ingin rencana pembelian 30 pesawat Garuda ditunda karena tak ingin Garuda Indonesia bangkrut. Maskapai milik negara ini diketahui meminjam duit US$ 44,5 miliar untuk memboyong burung besi Airbus A350 buatan Prancis.
Rizal juga menuturkan pesawat itu hanya cocok digunakan untuk penerbangan ke Amerika dan Eropa. Sedangkan tingkat keterisian penumpang Garuda Indonesia pada rute itu hanya 30 persen.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menilai pernyataan Rizal itu kelewat batas lantaran Kementerian BUMN berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. "Jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian," ucap Rini.
Terakhir, Rizal menduga ada kepentingan bisnis pribadi pejabat dalam “perang” proposal pengadaan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang sedang diperebutkan Jepang dan Cina.
Rizal sebelumnya mengatakan informasi adanya beking dan pejabat yang bermain dalam proyek kereta api cepat itu diperolehnya dari Presiden Joko Widodo. Meski ada permainan di balik proyek tersebut, ujar Rizal, pemerintah tidak akan terpengaruh dan tetap akan memilih yang terbaik. "Kita tidak akan pengaruh. Kita pilih yang terbaik untuk bangsa kita," tuturnya.
