Presiden Joko Widodo didampingi ibu negara, Iriana Widodo, tiba di gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, 14 Agustus 2015. Presiden Jokowi dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung Parlemen. TEMPO/Putri Adityowati
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengeluarkan 8 kebijakan ekonomi dalam menerapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 kelak. Jokowi mengatakan RAPBN disusun berdasarkan kebijakan fiskal yang diarahkan pada pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
"Pemberian insentif fiskal ditujukan untuk kegiatan ekonomi strategis guna mendukung iklim investasi dan dunia usaha," kata Jokowi dalam pidato penyampaian RAPBN 2016 kepada DPR di Kompleks Parlemen Senayan.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.848,1 triliun, dengan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.565,8 triliun. Nilai ini naik 5,1 persen dari target APBNP 2015.
Berikut 8 kebijakan pemerintahan Jokowi:
1. Melanjutkan kebijakan subsidi yang tepat sasaran dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pembangunan.
2. Meningkatkan efektivitas pelayanan program Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan
3. Mendukung upaya pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial yang tepat sasaran.
5. Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara dengan memperhatikan tingkat inflasi untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik.
6. Mendukung desentralisasi fiskal dengan mengalihkan alokasi Dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke Dana Alokasi Khusus.
7. Melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja operasional dan penajaman belanja non operasional.
8. Menyediakan dukungan bagi pelaksanaan program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
