TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan lelang investasi proyek tol Serang – Panimbang, Provinsi Banten, segera dimulai selambat-lambatnya kuartal pertama tahun depan demi mengejar target realisasi proyek tersebut di 2018.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan saat ini pemerintah tengah mematangkan proses kajian terhadap hasil studi kelayakan yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah daerah Provinsi Banten.

Menurutnya, pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap hasil studi kelayakan tersebut untuk memastikan tingkat kelayakan investasi proyek tersebut bagi swasta.

“Kita ingin bisa lelang secepatnya, sehingga diusahakan review FS-nya bisa cepat. Sekarang dari Gubernurnya juga belum jalan karena masih menunggu FS ini,” katanya kepada Bisnis.com, Selasa (11 Agustus 2019).

Plt. Kepala Badan Pengatus Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan proses peninjauan ulang terhadap hasil studi kelayakan proyek tol tersebut dapat diselesaikan selambat-lambatnya akhir Oktober mendatang.

Menurutnya, saat ini penetapan jalur tol sepanjang 84 km telah selesai disempurnakan. Berdasarkan penetapan tersebut, pihaknya akan mematangkan dokumen pengadaan tanah dan analisis menganai dampak lingkungan (Amdal).

“Dokumen pengadaan tanah ini itu Oktober saya kira bisa selesai sehingga siap untuk dikirim ke gubernur untuk minta persetujuan lokasi atau SP2LP,” katanya.

Berdasarkan ketentuan Perpres 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, lelang proyek infrastruktur dapat dimulai bila telah ada penetapan lokasi dari pemerintah daerah.

Sementara itu, dirinya tidak dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan administrasi penetapan lokasi tersebut. Namun demikian, menurutnya BPJT akan meminta pemerintah daerah agar proses penetapan lokasi ini nantinya dapat dipercepat.

“Pemda nantinya akan lakukan sosialisasi kepada masyarakat, lalu menetapkan lokasi. Nanti setelah itu baru pengadaan lahan oleh BPN. Tapi dengan adanya penetapan lokasi dari Pemda, lelang investasi sudah bisa kita mulai,” katanya.

Herry mengatakan pemerintah menargetkan proses lelang paling lambat dapat dimulai pada awal tahun depan, mengingat seluruh kesiapan yang sekarang tengah dilakukan. Menurutnya, saat ini BPJT tengah mengerjakan sejumlah kelengkapan dokumen lainnya untuk mempercepat realisasi proyek ini.

Adapun berdasarkan hasil studi kelayakan awal, FIRR atau tingkat kelayakan investasi proyek tol ini tergolong marginal, yakni hanya 10,9%. Padahal, umumnya investor swasta baru berminat bila FIRR mencapai 16%.

Untuk itu, BPJT tengah menghitung dukungan yang perlu diberikan pemerintah terhadap pembangunan tol tersebut demi meningkatkan kelayakan investasinya. Semula, nilai investasi proyek tol ini mencapai Rp6,6 triliun.

“Ini parameter investasinya masih yang lama. Ini akan kita hitung lagi berapa dukungan pemerintah, tapi yang jelas dukungannya di bawah 50%. Investor yang berani meminta dukungan paling rendah tentu akan lebih berpeluang menang,” katanya.

BISNIS.COM