TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengelola Jaminan Sosial untuk melakukan dialog dengan Majelis Ulama Indonesia. Dialog diadakan terkait dengan fatwa haram yang dikeluarkan instansi tersebut.
MUI mengeluarkan keputusan bersama hasil ijtima soal sistem BPJS. MUI menilai sistem premi hingga pengelolaan dana peserta BPJS Kesehatan tak sesuai fikih.
"(Dialog) akan mencari titik temu di mana poin-poin yang diungkap dalam kajian MUI akan disampaikan dan dipelajari apakah memang harus ada modifikasi atau memang sudah cukup sistem itu," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Negara, Jumat, 31 Juli 2015.
Menurut Andi, Menteri Kesehatan telah berdialog dengan Kepala BPJS. Kemudian, kata Andi, dialog keduanya dengan MUI dilakukan pekan depan sesuai dengan permintaan lembaga pimpinan Din Syamsuddin tersebut. "Setelah muktamar NU dan Muhammadiyah, kita menunggu hasil dialog, kemudian Menkes dan Kepala BPJS akan melapor ke Presiden," kata dia.
Sebelumnya, menurut Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI Jaih Mubarok, ada tiga alasan yang mendorong keluarnya keputusan tersebut, antara lain ketidakjelasan status iuran atau premi BPJS. (Lihat Video MUI Bantah Keluarkan Fatwa Haram BPJS, Tapi...)
Sebab, kata Jaih, dalam prinsip syariah harus diatur bagaimana status, kejelasan bentuk, dan jumlah akad atau iuran. Jika tidak, maka BPJS telah melakukan gharar atau penipuan.
Kedua, menurut Jaih, iuran yang disetorkan para peserta tak jelas kedudukannya. "Setelah disetorkan, apakah itu milik negara, BPJS, atau peserta?" kata dia.
Berikutnya, MUI mempertanyakan investasi iuran peserta yang dikelola BPJS. MUI khawatir BPJS mengelola iuran tersebut dengan deposito, saham, dan cara lain di bank non-syariah.
TIKA PRIMANDARI | PUTRI ADITYOWATI
Berita terkait
Prabowo Ungkap Restu Jokowi Jadi Alasan Dia Maju Pilpres 2024
37 menit lalu
Prabowo menjelaskan alasan mengapa dia maju dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden
2 jam lalu
Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.
Baca SelengkapnyaPN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik
11 jam lalu
PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya
12 jam lalu
Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.
Baca SelengkapnyaHasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi
12 jam lalu
Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.
Baca SelengkapnyaMarak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu
1 hari lalu
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.
Baca SelengkapnyaAkhir Politik Jokowi di PDIP
1 hari lalu
Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
1 hari lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaKaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024
1 hari lalu
Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.
Baca Selengkapnya1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata
1 hari lalu
Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.
Baca Selengkapnya