DPRD Protes Rencana Potong Gaji CPNS

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Kamis, 23 Juli 2015 22:00 WIB

Ledakan arus balik memasuki H+4 mengalami puncaknya dan mengakibatkan kemacetan hingga 20 kilometer di ruas jalan tol Cipali, 21 Juli 2015. Kemacetan terjadi mulai dari gerbang utama Cikopo, Purwakarta hingga kilometer 98 Kalijati, Subang. TEMPO /Nanang Sutisna

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Gubernur Jabar Ahmad Heryawan melakukan crowd funding dana PNS Pemprov Jabar untuk membiayai pembangunan fisik Tol Cileunyi-Tasikmalaya dikritik DPRD Jabar.


Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Sunatra mengatakan rencana itu akan membuat penghasilan PNS terganggu karena dengan iuran Rp. 100.000,- per bulan selama dua tahun berarti selama 24 bulan PNS akan dipotong gajinya."Ide ini tidak bijaksana, PNS harus iuran Rp2,4 juta untuk bangun tol Citas," katanya di Bandung, Kamis, 23 Juli 2015.


Dia mengaku tidak sependapat dengan ide Gubernur. Karena semestinya tidak perlu melibatkan atau membebani PNS mengingat masih banyak cara untuk mencari uang untuk membangun tol itu. Misalnya dari dana Silpa APBD Jabar yang rata-rata tiap tahun Rp 4,5 triliun atau mengintensifkan pajak kendaraan bermotor (PKB).


“Dari Silpa 2 tahun anggaran saja bisa terkumpul Rp9 triliun, atau menyisihkan 10 % dari PKB tiap tahun yang rata-rata Rp3,5 triliun, maka dalam 2 tahun akan terkumpul Rp7 triliun," ujarnya.


Menurutnya, dengan mengambil dari silpa APBD atau 10% dari PKB yang langsung disisihkan tiap tahun maka dalam dua tahun terkumpul dana Rp16 triliun. "Ini melebihi perkiraan dana yang diperlukan Rp14 triliun. Dana itu belum ditambah dari APBN, masa iya presiden diam saja pasti istana membantu," katanya.


Advertising
Advertising

Pembangunan tol CIleunyi-Tasikmalaya memang sudah sangat mendesak, karena tiap tahun warga dihadapkan pada kemacetan. Lalu lintas, utamanya saat mudik Lebaran, di mana jalan alteri mulai Rancaekek-Ragreg-Limbangan-Malangbong-Gentong-Ciawi-Tasik-Ciamis sampai Banjar sudah tidak memadai.


Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan membantah jika usulan pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Tasikmalaya menggunakan skema crowd funding yakni dengan cara mengumpulkan iuran dari PNS se-provinsi Jabar. "Enggak, enggak pakai sistem itu ," katanya.


Dia mengaku skema itu hanya contoh apabila pendanaan pihak swasta dan pusat tidak ada maka pembangunan sebuah jalan tol bisa menggunakan crowd funding."Enggak begitu, saya hanya menyontohkan saja. Insya Allah tidak berat, mudah-mudahan. Toh kalau iuran juga bisa, saya begitu saja," katanya.


Sebelumnya berdasarkan perhitungan kasar yang dilakukannya, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Tol Cileunyi-Tasikmalaya diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp12 triliun.


Dana sebesar itu jelas bukan perkara mudah mendapatkannya bagi pemerintah daerah. "Kalau jumlah PNS ada 6 juta orang dikali Rp100.000/orang, maka bisa terkumpul Rp6 triliun. Kalau dalam setahun PNS dipungut Rp100.000 dikali dua bisa terkumpul Rp12 triliun dan itu selesai," katanya.


BISNIS

Berita terkait

Bantu Lukas Enembe Bikin Rekening, Saksi Tak Tahu Ada Transferan Rp 806 Juta

16 Agustus 2023

Bantu Lukas Enembe Bikin Rekening, Saksi Tak Tahu Ada Transferan Rp 806 Juta

Saksi Teknisi ATM mengaku tidak tahu terkait transferan dana dari Lukas Enembe yang masuk ke rekeningnya

Baca Selengkapnya

Tutupi Utang Proyek Infrastruktur, Waskita Karya Rekayasa Laporan Keuangan

22 Juni 2023

Tutupi Utang Proyek Infrastruktur, Waskita Karya Rekayasa Laporan Keuangan

PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk coba menutupi utang-utang proyek infrastruktur dengan merekayasa laporan keuangan.

Baca Selengkapnya

Hadapi Sidang Dakwaan, Lukas Enembe Dihadirkan Secara Daring

12 Juni 2023

Hadapi Sidang Dakwaan, Lukas Enembe Dihadirkan Secara Daring

Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada Senin, 12 Juni 2023.

Baca Selengkapnya

Rijatono Lakka Penyuap Lukas Enembe Dituntut 5 Tahun Penjara

6 Juni 2023

Rijatono Lakka Penyuap Lukas Enembe Dituntut 5 Tahun Penjara

Rijatono Lakka, Direktur PT Tabi Bangun Papua yang juga terdakwa penyuap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, dituntut pidana 5 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Pengacara Lukas Enembe Pakai Baju Toga Saat Diperiksa KPK

9 Mei 2023

Pengacara Lukas Enembe Pakai Baju Toga Saat Diperiksa KPK

Pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Stepanus Roy Rening memakai baju toga saat mendatangi KPK

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Lukas Enembe Batal Diperiksa KPK Lantaran Sakit

5 Mei 2023

Kuasa Hukum Lukas Enembe Batal Diperiksa KPK Lantaran Sakit

Kuasa hukum Stepanus Roy Rening, Emmanuel Herdiyanto, mengatakan pengacara Lukas Enembe tersebut berhalangan hadir memenuhi panggilan KPK karena sakit

Baca Selengkapnya

Lukas Enembe Ajukan Praperadilan soal Penetapan sebagai Tersangka ke PN Jaksel

2 April 2023

Lukas Enembe Ajukan Praperadilan soal Penetapan sebagai Tersangka ke PN Jaksel

Lukas Enembe mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanannya oleh KPK ke PN Jaksel

Baca Selengkapnya

Pemberi Suap Lukas Enembe Segera Disidangkan

24 Maret 2023

Pemberi Suap Lukas Enembe Segera Disidangkan

Pengusaha Rijantono Lakka yang merupakan penyuap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe segera disidangkan.

Baca Selengkapnya

Pengembangan Kasus Lukas Enembe, KPK Geledah Rumah di Depok

9 Maret 2023

Pengembangan Kasus Lukas Enembe, KPK Geledah Rumah di Depok

KPK kembali menggeledah sebuah rumah yang diduga berhubungan dengan perkara suap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Tukang Cukur Lukas Enembe: untuk Dalami Dugaan Aliran Dana ke Singapura

9 Februari 2023

KPK Periksa Tukang Cukur Lukas Enembe: untuk Dalami Dugaan Aliran Dana ke Singapura

KPK membeberkan alasan Komisi memeriksa tukang cukur Gubernur Papua Lukas Enembe yang bernama Budi Himawan alias Beni.

Baca Selengkapnya