TEMPO.CO, Jakarta - Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, dijadikan daerah percontohan program ketahanan pangan nasional, karena dinilai berhasil meningkatkan budi daya tanaman pangan padi, jagung, dan kedelai (Pajele) peringkat 13 se-Indonesia.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, di Kotabaru, Minggu (19 Juli 2015), usai rapat konsultasi anggota dewan dari komisi yang dipimpin ke Dinas Pertanian Provinsi Kalsel menyampaikan beberapa hal terkait support/ dukungan terhadap program intensifikasi pertanian di Bumi Saijaan.

"Kami mengajak jajaran Pemprov Kalsel mendukung program peningkatan ketahanan pangan di Kotabaru melalui pengalokasian dana dari APBD Kalsel," kata Syairi Mukhlis.

Dijelaskannya, terkait dengan mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Kotabaru, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sebesar Rp6 miliar dari APBN pada 2015 ini.

Bersamaan itu pihaknya juga mengharapkan peran Pemprov Kalsel juga melakukan dukungan dengan pengalokasian anggaran dari APBD Provinsi khususnya untuk perluasan lahan pertanian dan pengadaan peralatan pertanian.

"Kami mengusulkan kepada Pemprov setidaknya target 50 persen dari anggaran pusat sebesar Rp6 miliar dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan di Kotabaru melalui program Pajale," ujarnya.

Menurut politisi Partai PDIP ini dukungan itu sangat wajar, karena diraihya predikat terbaik secara nasional dalam ketahanan pangan oleh Kotabaru, berdampak pada pencitraan positif bagi Kalimantan Selatan secara keseluruhan.

Dia menyebut, mencapai predikat terbaik secara nasional seperti yang diraih Kabupaten Kotabaru memang tidak mudah, namun mempertahankan prestasi tersebut akan jauh lebih berat.

Oleh karenanya perlu peran semua pihak baik di tingkat kabupaten dan provinsi untuk sama-sama mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan ini, apalagi dengan status tersebut, Kotabaru ditetapkan sebagai daerah percontohan atau pilot project.

Pada bagian lain, legislator mantan kepala desa itu mengungkapkan, dalam rapat konsultasi Komisi II DPRD Kotabaru di provinsi juga melakukan kunjungan kerja di Dinas Koperasi, Perdagangan dan UKM.

"Dalam bidang perekonomian, perdagangan dan UKM, kami masih memperjuangkan dukungan provinsi dalam peningkatan bagi pelaku usaha kecil menengah di Kotabaru," katanya.

Terkait dnegan bidang ini, dewan mengharapkan sinergisitas antara pemerintah pusat dengan APBN dan pemprov dengan APBD dalam mendukung langkah-langkah Kotabaru dalam menata pasar dan memberikan peluang bagi pelaku usaha UKM.

ANTARA