TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok mengatakan tengah berbenah untuk mempersiapkan rumus meningkatkan efisiensi waktu bongkar muat (dwelling time). "Kami sedang menghitung mana yang bisa efektif atau tidak. Kami yakin target Presiden Jokowi akan tercapai," ujar Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Bay M Hasani, Senin, 13 Juli 2015.

Pemerintah menargetkan proses bongkar muat di Tanjung Priok diperpendek menjadi 4,7 hari dari sebelumnya 5,5 hari. Untuk mendorong pencapaian tersebut, kata Bay, seluruh kementerian, lembaga, dan swasta harus bekerja sama.

Saat ini, kata dia, ada 18 Kementerian dan Lembaga yang mempunyai kewenangan masing-masing dalam proses bongkar muat di pelabuhan. Nantinya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjanjikan Otoritas Pelabuhan akan memiliki kewenangan khusus untuk bertindak tegas jika kementerian dan lembaga ogah memperbaiki proses.

Otoritas ini, kata Bay, akan meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengefisienkan costume clearence menjadi 0,5 hari dan post costume clearance menjadi 1,5 hari. Ditjen Beacukai saat ini sedang menyusun langkah pemangkasan waktu tersebut bersama otoritas pelabuhan.

Otoritas juga bakal memperketat barang impor yang masuk agar tidak berada di lingkungan pelabuhan tanpa dokumen resmi. Sebab, selama ini banyak barang yang datang mendahului izinnnya, sehingga terjadi penumpukan di pelabuhan. "Itu akan menjadi concern kami juga," kata Bay.

ROBBY IRFANY