TEMPO.CO, Jakarta - Tidak tercapainya hilirisasi mineral melalui fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) yang ditargetkan berjalan paling lambat pada 2014 lalu membuat pemberian batas waktu untuk hilirisasi tersebut dipertanyakan.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Damanik mengatakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang juga mengatur masalah hilirisasi tersebut wajib untuk direvisi.
"Revisinya adalah harga mati untuk kami dan tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi, soal hilirisasi jangan diberi batas waktu," katanya kepada Bisnis, Kamis (9 Juli 2015).
Menurutnya, ada banyak faktor yang memengaruhi masa pembangunan smelter sehingga sangat sulit diprediksi waktunya. Beberapa faktor tersebut antara lain pembebasan lahan, keterbatasan infrastruktur, maupun aspek perizinan di daerah seperti tata ruang.
"Nanti ada pertanyaan lagi apakah sudah ada perdanya atau belum, termasuk penggunaan teknologi yang setiap smelter bisa saja berbeda," tuturnya.
Senada dengan Ladjiman Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan (Perhapi) Budi Santoso mengatakan hilirisasi memang sebaiknya tidak perlu diatur batas waktunya.
"Sekarangsmelteritu waktu selesainya beda-beda. Ada yang tiga tahun, lima tahun, atuh bisa sampai sepuluh tahun," katanya.
