TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Darmin Nasution mengatakan, tingkat finansial inklusif harus ditingkatkan, agar mampu mengoptimalkan dana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam pelaksanaan program pembangunan.

"Pupuk modal tabungan dalam negeri melalui finansial inklusif. Dana masyarakat jika ditampung di bank akan menambah kemampuan sektor keuangan untuk membiayai investasi," katanya dalam "Silaturahmi dengan Dunia Usaha, Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi" di Jakarta, Kamis.

Darmin mengingatkan, pentingnya tingkat finansial inklusif, atau tingkat penetrasi masyarakat terhadap produk dan jasa sektor keuangan, agar industri jasa keuangan dapat memanfaatkan likuiditas yang cukup dalam menyalurkan pembiayaan untuk pembangunan.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut menyebutkan bahwa defisit kembar (twin deficit), yakni defisit transaksi berjalan dan defisit anggaran (APBN), masih melanda Indonesia.

Hal tersebut, dinilainya, ditambah dari realisasi penerimaan pajak di semester I 2015 yang di bawah ekspetasi.

Akibatnya pembiayaan pembangunan akan menjadi kendala, dan sering berakhir dengan solusi sementara yakni meminjam dana dari asing.

"Defisit transaksi berjalan pasangannya ada di twin deficit. Transaksi berjalan defisit, tabungan masyarakat kurang. Kita tidak pernah bahas saving untuk biayai investasi," ujar dia.

Darmin mengatakan, finansial inklusif juga merupakan pilar untuk menjaga fondasi dan stabilitas sektor keuangan. Masih banyaknya kebutuhan akan pinjaman asing akan sangat mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Padahal, kurs merupakan hal yang rentan dan perlu dijaga pemerintah dan Bank Indonesia," ujarnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia pada 2013 baru 21,8 persen, sedangkan tingkat inklusifitas masyarakat 59 persen.

Adapun kebutuhan investasi pembangunan, misalnya untuk pembangunan sektor infrastruktur hingga 2019 mencapai Rp5.452 triliun. Investasi pemerintah dialokasikan memenuhi 22 persen dari total kebutuhan tersebut. Sedangkan investasi lainnya bersumber dari BUMN, BUMD dan pihak swasta.

ANTARA