TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago melantik Agus Prabowo menggantikan Agus Rahardjo menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sebelumnya, Agus menjabat Deputi Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP.
Sementara Agus Rahardjo dikabarkan mendaftar sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Andrinof berharap Agus dapat menjalankan visi-misi LKPP sebagai lembaga yang bisa menyediakan jasa dan barang pemerintah yang efisien dan efektif. "Sesuai yang diperintahkan presiden," ujar Andrinof saat melantik Agus Prabowo di kantornya, Jumat, 3 Juli 2015.
Selain itu, Andrinof juga berharap Agus memfokuskan diri merevisi Peraturan Presiden Tentang Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah. Salah satunya adalah perbaikan sistem e-commerce
Kepala LKPP yang baru, Agus Prabowo mengutarakan rasa syukurnya karena dipercaya menjalani mandat ini. "Saya bersedia dan berterima kasih atas kepercayaannya," ujar Agus.
Agus mengatakan upaya perbaikan dan pematangan sistem e-commerce, e-perchasing, dan e-catalog akan menjadi tugas pertamanya.
Selain transparansi, penghematan anggaran belanja menjadi tujuan utama. Agus mengatakan niscaya sistem ini bisa menghemat belanja negara minimum 10 persen. "Sebenarnya, masih banyak yang akan diperbaiki, tapi akan dipelajari dulu karena saya masih baru," ujar dia.
Selain Agus, Andrinof juga melantik Salusra Widya sebagai Sekretaris Utama LKPP. Sarah Sadiqa didapuk menjadi Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Evaluasi Sistem Informasi LKPP dan Robin Asad Suryo sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.
ANDI RUSLI
Berita terkait
LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum
34 hari lalu
LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.
Baca SelengkapnyaLKPP Sebut Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Tembus Rp 161,3 Triliun
7 November 2023
Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan realisasi pengadaan produk dalam negeri (PDN) telah mencapai 90 persen.
Baca SelengkapnyaKemenperin Terus Dorong Adanya Insentif Fiskal untuk Industri Hijau
28 Februari 2023
Kemenperin terus mendorong adanya insentif fiskal bagi perusahaan yang menjalankan program industri hijau.
Baca SelengkapnyaGelar RUPSLB Hari Ini, Bos Garuda Pastikan Tak Ada Copot-Pasang Direksi dan Komisaris
27 Desember 2022
Bos Garuda Indonesia Irfan Setiaputra memastikan dalam RUPSLB pada hari ini tidak akan ada agenda pergantian direksi dan komisaris perseroan.
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Tuhiyat yang Diangkat Heru Budi jadi Dirut Baru MRT Jakarta
26 Oktober 2022
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengangkat Tuhiyat sebagai Dirut PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Seperti apa rekam jejak Tuhiyat?
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Winarto yang Ditunjuk jadi Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol
18 Agustus 2022
RUPST Pembangunan Jaya Ancol hari ini memutuskan merombak seluruh jajaran direksi perseroan. Bagaimana rekam jejak para direktur perseroan tersebut?
Baca SelengkapnyaSeluruh Direksi Pembangunan Jaya Ancol Diberhentikan, Tom Lembong: Penyegaran untuk Perbaikan
18 Agustus 2022
RUPST PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang digelar hari ini memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat seluruh jajaran direksi BUMD tersebut.
Baca SelengkapnyaEks Pejabat BI Ini Didapuk jadi Komisaris Utama OVO Gantikan Mirza Adityaswara
7 Agustus 2022
Eks pejabat Bank Indonesia (BI), Dyah NK Makhijani, didapuk menjadi komisaris utama PT Visionet International (Ovo).
Baca SelengkapnyaErick Thohir Tanggapi Pengunduran Diri TGB dari Wakil Komisaris BSI
7 Agustus 2022
Menteri Erick Thohir angkat bicara menanggapi Tuan Guru Bajang (TGB) yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Komisaris Utama BSI.
Baca SelengkapnyaTingkatkan Transparansi, PLN Gandeng KPK dan LKPP
13 Juli 2022
PLN membutuhkan bimbingan dan pengawalan dari KPK dan LKPP
Baca Selengkapnya