TEMPO.CO, Jakarta - Pada bulan ramadan ini, Ismed Hasan Putro, galau. Bukan karena tidak fokus menunaikan ibadah namun ia begitu mencermati elite politik yang dinilainya terlalu banyak menghabiskan energi yang sia-sia dan terjebak dalam polemik yang tidak produktif.
Ismed, Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM), mengharapkan sebaiknya semua elite bangsa, bisa mengelola dan menahan diri untuk tidak menghabiskan energi dan terjebak dalam polemik soal reshufle dan hina menghina Meneg BUMN Rini Soemarno kepada Presiden Jokowi.
"Akan sangat elok jika perdebatan dan energi itu dialokasikan untuk segera mengatasi dan mengeksekusi hambatan yang terkait komplikasi masalah ekonomi nasional saat ini," katanya kepada Bisnis.com (Selasa, 30 Juni 2015)
Biarkan soal transkrip yang beredar luas dan dianggap menghina diselesaikan oleh Presiden Jokowi dengan Menteri BUMN saja. Alangkah bijaknya jika elite parpol tidak kian mengumandangkan tabuhan kegaduhan, kata mantan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) itu.
Bagi Ismed, kegaduhan politik hanya akan memupuk kerisauan yang kian dalam bagi pelaku pasar dan kalangan investor. Para pemodal dari beberapa negara saat ini bersikap wait and see terhadap dinamika yang ada. "Pasar membutuhkan langkah nyata dari pemerintah dalam merespon semua kegamangan terkait IHSG dan penurunan nilai rupiah."
Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia kini berada di posisi 4.910,66, jauh meninggalkan rekor sepanjang sejarah pasar modal Indonesia pada 7 April yang masih bertengger di 5.532. Rupiah kemarin ditutup pada posisi 13.332 terhadap dolar AS.
Menurut Ismed, pelaku pasar membutuhkan kepercayaan yang kuat pada pemerintah melalui kebijakan dan implementasi visi yang dijanjikan dalam Pilpres lalu. Jika itu pilihannya tentu akan lebih konstruktif. "Ini sangat mendesak untuk dapat diwujudkan. Kami kalangan profesional meyakini bahwa JKW-JK masih dalam satu visi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan kian mensejahterakan masyarakat."
Ia masih menaruh harapan besar kepada pasangan JKW-JK dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia, dapat kembali memulihkan kepercayaan dari pelaku pasar dan kalangan investor.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
10 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
