TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri segera mengeluarkan peraturan untuk memberikan kemudahan bagi pengembang untuk menghadirkan rumah murah maupun rumah susun dengan memberikan potongan pembayaran biaya izin mendirikan bangunan (IMB).
Beleid terbaru yang sebentar lagi dikeluarkan dalam bentuk peraturan menteri dalam negeri (permendagri) tersebut, yakni akan memberikan diskon biaya penguruan izin mendirikan bangunan (IMB) sebesar 95 persen.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ketika menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta yang ke-488 di DPRD DKI Jakarta, Senin, 22 Juni 2015.
Tjahjo Kumolo menuturkan pemerintah akan memberikan kemudahan kepada pengembang dalam mengurus perizinan untuk mendirikan bangunan yang selama ini dinilai cukup memberatkan. Kemendagri akan segera mengeluarkan peraturan berkaitan dengan IMB. "Secara undang-undang memang harus dibayarkan. Tapi untuk rumah sederhana, rumah murah, rumah susun murah, akan ada potongan," tuturnya. "Diskon hingga 95 persen." tuturnya.
Peraturan ini nantinya akan segera diedarkan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia. Selain IMB, Kemendagri juga akan memberikan kemudahan dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). "Akan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, tidak berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)," kata Tjahjo.
Berita terkait
Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target
3 Oktober 2023
Kalau dengan CSR bisa bangun 3.000 rumah layak huni, maka kemiskinan Kaltim akan turun tinggal 2 persen
Baca SelengkapnyaAnggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan
17 November 2017
Fraksi-fraksi di DPRD DKI menuntut penjelasan Gubernur Anies Baswedan mengapa anggaran DP rumah 0 Rupiah di APBD 2018 naik menjad Rp 800 Miliar.
Baca SelengkapnyaGaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi
19 Oktober 2017
Sulit bagi mereka yang bergaji Rp 5 juta membeli rumah tapak di Jakarta, tapi bukan tidak mungkin. Ini saran Apersi
Baca SelengkapnyaPemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas
30 September 2017
Pemerintah membahas rencana pemberlakuan rating kualitas perumahan subsidi yang dibangun dalam program Satu Juta Rumah.
Baca SelengkapnyaDjarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen
16 September 2017
Jumlah warga umum yang mendaftar mendapatkan rumah susun sewa sejak 2013 sekitar 12 ribu kepala keluarga.
Baca SelengkapnyaBaru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi
4 September 2017
Kementerian PUPR akan melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah yang belum siap menerbitkan sertifikat rumah subsidi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal
26 Agustus 2017
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan pembiayaan mikro perumahan untuk rumah swadaya bagi pekerja informal.
Baca SelengkapnyaDKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah
25 Agustus 2017
Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan Rusun Nagrak, Jakarta Utara untuk program DP Nol Rupiah Anies-Sandi.
Baca SelengkapnyaPUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni
22 Agustus 2017
Banyak rumah bersubsidi tak laik huni karena tak ada air bersih dan listrik.
Baca SelengkapnyaMenteri Rini Minta Harga Rusun Tanjung Barat di Bawah Rp 200 Juta
16 Agustus 2017
Rini meminta Perumahan Nasional menekan harga per meter untuk kalangan MBR.
Baca Selengkapnya