Pemerintah Diskon IMB Rumah Murah  

Reporter

Selasa, 23 Juni 2015 14:13 WIB

ANTARA/Saiful Bahri

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri segera mengeluarkan peraturan untuk memberikan kemudahan bagi pengembang untuk menghadirkan rumah murah maupun rumah susun dengan memberikan potongan pembayaran biaya izin mendirikan bangunan (IMB).

Beleid terbaru yang sebentar lagi dikeluarkan dalam bentuk peraturan menteri dalam negeri (permendagri) tersebut, yakni akan memberikan diskon biaya penguruan izin mendirikan bangunan (IMB) sebesar 95 persen.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ketika menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta yang ke-488 di DPRD DKI Jakarta, Senin, 22 Juni 2015.

Tjahjo Kumolo menuturkan pemerintah akan memberikan kemudahan kepada pengembang dalam mengurus perizinan untuk mendirikan bangunan yang selama ini dinilai cukup memberatkan. Kemendagri akan segera mengeluarkan peraturan berkaitan dengan IMB. "Secara undang-undang memang harus dibayarkan. Tapi untuk rumah sederhana, rumah murah, rumah susun murah, akan ada potongan," tuturnya. "Diskon hingga 95 persen." tuturnya.

Peraturan ini nantinya akan segera diedarkan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia. Selain IMB, Kemendagri juga akan memberikan kemudahan dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). "Akan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, tidak berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)," kata Tjahjo.




BISNIS.COM

Berita terkait

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

3 Oktober 2023

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

Kalau dengan CSR bisa bangun 3.000 rumah layak huni, maka kemiskinan Kaltim akan turun tinggal 2 persen

Baca Selengkapnya

Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

17 November 2017

Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

Fraksi-fraksi di DPRD DKI menuntut penjelasan Gubernur Anies Baswedan mengapa anggaran DP rumah 0 Rupiah di APBD 2018 naik menjad Rp 800 Miliar.

Baca Selengkapnya

Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

19 Oktober 2017

Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

Sulit bagi mereka yang bergaji Rp 5 juta membeli rumah tapak di Jakarta, tapi bukan tidak mungkin. Ini saran Apersi

Baca Selengkapnya

Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

30 September 2017

Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

Pemerintah membahas rencana pemberlakuan rating kualitas perumahan subsidi yang dibangun dalam program Satu Juta Rumah.

Baca Selengkapnya

Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

16 September 2017

Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

Jumlah warga umum yang mendaftar mendapatkan rumah susun sewa sejak 2013 sekitar 12 ribu kepala keluarga.

Baca Selengkapnya

Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

4 September 2017

Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

Kementerian PUPR akan melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah yang belum siap menerbitkan sertifikat rumah subsidi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

26 Agustus 2017

Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan pembiayaan mikro perumahan untuk rumah swadaya bagi pekerja informal.

Baca Selengkapnya

DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

25 Agustus 2017

DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan Rusun Nagrak, Jakarta Utara untuk program DP Nol Rupiah Anies-Sandi.

Baca Selengkapnya

PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

22 Agustus 2017

PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

Banyak rumah bersubsidi tak laik huni karena tak ada air bersih dan listrik.

Baca Selengkapnya

Menteri Rini Minta Harga Rusun Tanjung Barat di Bawah Rp 200 Juta

16 Agustus 2017

Menteri Rini Minta Harga Rusun Tanjung Barat di Bawah Rp 200 Juta

Rini meminta Perumahan Nasional menekan harga per meter untuk kalangan MBR.

Baca Selengkapnya