TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, akan merevisi Sistem Logistik Nasional (Sislognas) terkait dengan status kepemilikan gudang berikat. Revisi ini bertujuan memperjelas fungsi gudang.

Asisten Deputi Sistem Logistik dan Fasilitas Perdagangan Kemenko Perekonomian Erwin Raza dalam forum Indonesia Supply Chain and Logitics di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2015, mengatakan sebelumnya pengusaha gudang berikat atau kawasan pusat logistik itu hanya sebagai pengelola. Mereka bukan sebagai pemilik, sehingga tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPn).

"Revisi itu antara lain kita menjelaskan lagi siapa yang bertanggung jawab terhadap kepemilikan gudang berikat, jadi nanti ada pemilik barang," katanya. Erwin menambahkan revisi lainnya, yakni memperluas fungsinya menjadi lebih menarik untuk investor untuk melakukan usaha di kawasan tersebut. "Tidak hanya untuk barang-barang produksi untuk kebutuhan industri, tetapi juga untuk kebutuhan lain," katanya.

Selain itu, lanjut dia, gudang berikat akan berganti nama menjadi gudang berikat mandiri karena akan menerapkan aplikasi komputer dan petugas-petugas Bea dan Cukai hanya mengawasi. "Kita ingin lebih luas lagi pemanfaatannya menjadi logistic centre," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Freight Forwarder Indonesia (Alfi) Yukki Nugrahawan Hanafi menilai revisi Sislognas harus memberikan kepastian mengingat mendekatnya ASEAN Business Community.

"Kalau revisi, kami setuju, tapi sayang juga karena Sislognas ini sudah dijalankan dan direncanakan sejak lama, ya memang perlu disesuaikan dengan pemerintah baru, tapi masalahnya pemerintah juga tidak terlalu masuk ke arah sana," katanya.

Menurut dia, di tengah kondisi perekonomian yang kurang membaik, pasar akan mempertimbangkan mana yang menawarkan biaya logistik yang paling rendah, sementara biaya logistik Indonesia masih 26 persen dari produk domestik bruto (PDB). "Tapi mata uang kita saat ini juga belum membaik, kita harapkan momentum Lebaran ini bisa membawa perekonomian membaik, tapi setelah itu yang harus menjadi perhatian," katanya.

ANTARA