Pandangan Makro Ekonomi, Pemerintah dan BI Beda Pendapat

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Selasa, 9 Juni 2015 22:00 WIB

Fadel Muhammad. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad meminta pemerintah dan Bank Indonesia untuk dapat sinkron khususnya dalam memberikan pandangan makro ekonomi.

"Ada isu yang sangat menarik hari ini, yang disampaikan oleh Gubernur BI dan Menteri Keuangan berbeda," ujar Fadel dalam sebuah seminar di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2015.



Fadel menuturkan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 bisa mencapai 5,8-6,2 persen, namun Gubernur BI Agus Martowardojo pertumbuhan ekonomi hanya bisa mencapai 5,4-5,8 persen pada tahun depan.

"Kemudian Menteri Keuangan juga mengatakan nilai tukar rupiah pada 2016 akan berada di level Rp13.200 per dolar AS, faktanya sekarang sudah melebihi. Sedangkan Gubernur BI mengatakan tahun depan asumsi nilai tukar rupiah Rp13.400 per dolar AS," kata Fadel.

Fadel mengharapkan, baik pemerintah maupun BI dapat memberikan pernyataan yang tidak membuat nilai tukar rupiah semakin bergejolak.

"Maka sekarang kita lihat mereka ini harus sinkron dalam biacara sehingga tidak menambah volatilitas rupiah terhadap dolar AS," ujar Fadel.

Namun, Fadel juga menambahkan, dengan kondisi perekonomian saat ini memang tidak mudah bagi pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengontrol nilai tukar rupiah yang semakin melemah di tengah penguatan dolar AS di pasar valas global.

"Sekarang kita minta Gubernur BI, kita menugaskan mereka untuk mengontrol, menjaga jangan sampai timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap Bank Indonesia dan Pemerintah," kata Fadel.

Berdasarkan data kurs JISDOR BI pada Selasa, nilai tukar rupiah mencapai Rp13.362 per dolar AS, melemah tipis dibandingkan hari sebelumnya RP13.360 per dolar AS.

ANTARA

Berita terkait

NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri

27 November 2023

NPL ke Level 1,36 Persen, Berikut Strategi Bank Mandiri

Direktur Manajemen Risiko PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Ahmad Siddik Badruddin, memprediksi kualitas kredit terjaga hingga akhir 2023 dan stabil pada 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya

LPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai

28 Februari 2023

LPS: Awal 2023, Kinerja Perbankan Stabil dan Likuiditas Memadai

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kinerja perbankan tetap stabil di awal 2023.

Baca Selengkapnya

OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi

11 Januari 2023

OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru, Aturan Perbankan dan Perusahaan Pialang Asuransi

OJK menerbitkan dua peraturan baru tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi.

Baca Selengkapnya

OJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?

9 Desember 2022

OJK Rilis Aturan Baru Batas Maksimum Kredit BPR dan BPRS, Berapa ?

OJK menerbitkan aturan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan BPR Syariah

Baca Selengkapnya

Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

13 September 2022

Puluhan Bank Terancam Downgrade Jadi BPR, Mengenal Istilah Kurang Modal di Perbankan

Terhitung maksimal hingga Desember 2022 mendatang, puluhan bank terancam mengalami downgrade jadi BPR tersebab aturan dari OJK. Apa itu kurang modal?

Baca Selengkapnya

Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

6 September 2022

Downgrade 24 Bank Jadi BPR karena Kurang Modal, OJK: Belum Final, Masih Dibicarakan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan ketentuan pemenuhan modal Rp3 triliun tidak akan berubah.

Baca Selengkapnya

Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

14 Februari 2022

Sebut Digitalisasi Sejak 2015, Perbanas: Kecepatan Adopsi Meledak karena Pandemi

Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap meledaknya kecepatan adopsi teknologi digital

Baca Selengkapnya

Pemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan  

18 Juli 2017

Pemerintah Meminta DPR Setujui Perpu Akses Keuangan  

Persetujuan Perpu Akses Informasi diperlukan untuk memenuhi
persyaratan penerapan automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018.

Baca Selengkapnya

Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway

7 Juli 2017

Transfer Antar Bank Semakin Murah dengan National Payment Gateway

Dalam National Payment Gateway, biaya transaksi tarik tunai maupun transfer antar
bank ke depan dapat lebih rendah daripada saat ini.

Baca Selengkapnya

Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

7 Juni 2017

Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

Asosiasi pengusaha UKM khawatir dengan kebijakan Sri Mulyani mengintip rekening bank Rp 200 juta.

Baca Selengkapnya