Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan memulai kelompok kerja bidang penerbangan sipil bersama sejumlah pelaku industri penerbangan dari Amerika Serikat, hari ini, 9 Juni 2015, di Jakarta. Kelompok kerja bidang penerbangan sipil itu merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara Kementerian Perhubungan dan pemerintah Amerika Serikat yang ditandatangani pada 20 April 2015.
"Kerja sama semacam ini sudah kami lakukan dengan India dan Cina dalam 10 tahun belakangan," kata Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2015.
Menurut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, keselamatan merupakan fokus utama Kementerian di sektor transportasi udara. Maskapai penerbangan carter dan berjadwal harus memenuhi standar keselamatan yang disyaratkan International Civil Aviation Organization (ICAO) dan Undang-Undang Penerbangan. "Enggak ada kompromi. Enggak ada nego," kata Jonan.
Forum kelompok kerja yang dibuka pagi ini dihadiri sekitar 15 pelaku industri penerbangan dari Amerika Serikat seperti Honeywell Aerospace, Boeing, Lockheed Martin, Harris, dan Embry Riddle. Otoritas Penerbangan Amerika Serikat (FAA) juga hadir. Sementara dari Indonesia hadir PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, Garuda Indonesia, AirNav Indonesia, Lion Group, dan PT Dirgantara Indonesia. Adapun nota kesepahaman kerja sama ini bertujuan untuk membentuk suatu wadah komunikasi dan kerja sama antarkalangan industri penerbangan meliputi modernisasi navigasi udara; infrastruktur bandar udara; keamanan dan keselamatan penerbangan; pengembangan dan pertumbuhan layanan pendukung penerbangan; analisis, pengembangan, dan perencanaan kapasitas bandar udara dan ruang udara; integrasi akses penerbangan umum; dan keamanan kargo.
Saat ini, penerbangan Indonesia masih berada di kategori dua berdasarkan penilaian Otoritas Penerbangan Amerika Serikat (FAA). Kondisi itu mengakibatkan maskapai nasional dilarang terbang ke Amerika. Kementerian Perhubungan menargetkan penerbangan nasional bisa masuk kategori satu FAA.
