Jadi Wakil Presiden ADB, Ini Misi Bambang Susantono

Reporter

Senin, 8 Juni 2015 22:02 WIB

Bambang Susantono. TEMPO/Wahyu Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menunjuk Bambang Susantono sebagai Wakil Presiden untuk Urusan Pengelolaan Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan.

Bekas Wakil Menteri Perhubungan ini menggantikan Bindu Lohani yang memasuki masa pensiun. ”Bambang bertanggung jawab secara umum terhadap pengelolaan Departemen dan Perubahaan Iklim, Departemen Riset Ekonomi dan Kerjasama Regional, serta Departemen Hubungan Eksternal,” demikian keterangan pers yang diperoleh Tempo.

Bambang saat dihubungi Tempo menyatakan bersyukur atas penunjukan dirinya itu. Suara riang terdengar di ujung telepon saat Tempo menghubungi, Senin malam, 8 Juni 2015. ”Sekarang saatnya Indonesia berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan negara lainnya dalam ADB," kata Bambang.

Ia menilai Indonesia sangat kaya akan pengalaman pembangunan berbasis komunitas. Di ADB nanti, ia akan menekankan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dan mengapresiasi setiap kebijakan lokal yang ada. ”Manusia akan menjadi subjek dari kebijakan, bukan lagi objek sebuah kebijakan,” kata dia.

Bambang juga mendorong setiap negara untuk saling berbagi pengalaman dalam membangun. Sebab, menurut dia, setiap negara memiliki kebijakan lokal (local wisdom) yang unik menurut topografi dan demografi masing-masing negara. ”Jadi dalam pembangunan itu akan ada pertukaran pengetahuan, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam membangun," kata dia.

Sebagai orang nomor dua di ADB yang mengurusi pengetahuan dan pembangunan, ia ingin membawa konsep yang segar bagi pembangunan negara-negara di bawah ADB. Dalam konsep pembangunan nanti, dia berharap, "Tidak ada lagi one policy for all." Sebab, nantinya pembangunan akan berdasarkan pada pengetahuan dan kebutuhan masing-masing negara.

Bambang mengatakan, pengalaman pembangunan 67 negara yang tergabung dalam ADB pasti berbeda. Ia mencontohkan, kebutuhan serta pengalaman pembangunan antara negara kepulauan dengan daratan yang berbeda. ”Seperti Kepulauan Fiji yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya nanti akan dicari resep yang pas untuk menyejahterakannya,” kata dia.

Ia optimistis dengan mendorong model pembangunan seperti ini, kesejahteraan di 67 negara ADB dapat terwujud. Menurut dia, tak hanya indeks kebahagiaan saja yang meningkat tapi keberlanjutan pembangunan (sustainable) dapat terjaga. Ia juga optimistis model pembangunan seperti ini dapat mewujudkan cita-citanya akan perwujudan green development.

DINI PRAMITA

Berita terkait

5 Tips Pengelolaan Keuangan untuk Pasangan Long Distance Marriage

3 hari lalu

5 Tips Pengelolaan Keuangan untuk Pasangan Long Distance Marriage

Long Distance Marriage semakin banyak dialami pasangan suami istri di Indonesia. Simak 5 tips pengelolaan keuangan keluarga.

Baca Selengkapnya

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

4 hari lalu

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

Satgas PASTI menutup aktivitas 915 entitas keuangan ilegal, yang terdiri 19 investasi ilegal dan dan 896 pinjol ilegal selama 1 Januari-30 April 2024.

Baca Selengkapnya

OJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru

5 hari lalu

OJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru

Dalam Rancangan Peraturan OJK yang baru, total aset konglomerasi keuangan paling sedikit Rp 20 triliun sampai dengan kurang dari Rp 100 triliun.

Baca Selengkapnya

Bank Mandiri Meraih Peringkat BBB, Apa Artinya? Ini Skala Peringkat dari Fitch Ratings

7 hari lalu

Bank Mandiri Meraih Peringkat BBB, Apa Artinya? Ini Skala Peringkat dari Fitch Ratings

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk meraih kenaikan peringkat menjadi BBB dai Fitch Rating. Tak hanya BBB, terdapat jenis peringkat lain.

Baca Selengkapnya

Izin Usaha TaniFund Dicabut, Ini Profil Bisnisnya

8 hari lalu

Izin Usaha TaniFund Dicabut, Ini Profil Bisnisnya

Mendapat lisensi resmi dari OJK pada 2021, izin operasi TaniFund akhirnya dicabut OJK akibat gagal bayar.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

13 hari lalu

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

15 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Penyaluran Pendanaan AdaKami Rp 4,6 Triliun dalam 4 Bulan

18 hari lalu

Penyaluran Pendanaan AdaKami Rp 4,6 Triliun dalam 4 Bulan

Penyaluran pendanaan AdaKami pada Januari-April 2024 mencapai Rp 4,6 triliun.

Baca Selengkapnya

Bahlil Siapkan Lahan untuk Investasi Sukanto Tanoto di IKN

19 hari lalu

Bahlil Siapkan Lahan untuk Investasi Sukanto Tanoto di IKN

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim siapkan lahan untuk investasi pengusaha Indonesia Sukanto Tanoto di IKN.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

23 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya