Permodalan Madani Kantongi Rp1 Triliun, Buka 600 Cabang Baru

Reporter

Selasa, 2 Juni 2015 22:01 WIB

Dari kiri, Direktur Kredit Bank Jabar Banten, Entis Kushendar, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Parman Nataatmaja dan Dirut Bank Jabar Banten, Agus Ruswendi, menandatangani MoU Kerjasama di Jakarta, Senin (3/8). Foto: TEMPO/Panca S

TEMPO.CO, Jakarta - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) berencana menambah 600 kantor cabang baru dalam 2 tahun setelah mengantongi suntikan modal dari pemerintah sebesar Rp1 triliun.


Direktur Utama PNM Parman Nataatmadja mengatan penyertaan modal negara (PMN) akan dikucurkan pada tahun ini setelah mendapat restu DPR. Rencananya, PMN tersebut akan kembali dikelola untuk dikucurkan sebagai kredit bagi usaha gurem, mikro kecil menengah (UGM-KM).


"Rencana kami kalau dapat Rp1 triliun, tahun 2016 kami wajib mendirikan 300 kantor unit dan 300 kantor unit pada 2017. Sehingga total jadi 1.200 kantor unit lengkap di 32 provinsi," ungkapnya, Selasa (2/6/2015).


Dia mengatakan perusahaan pelat merah yang berdiri tepat 1 Juni 1999 itu kini berusia 16 tahun. Selama periode 1999-2008, perseroan tercatat baru memiliki 12 unit kantor cabang di Jakarta dan Jawa Barat.


Kemudian, pada periode 2008-2014, PNM telah menambah lebih dari 700 kantor cabang di seluruh Indonesia. Saat ini, PNM memiliki 6.200 karyawan di 715 kantor pada 28 provinsi, dan 2.900 kecamatan.


Dia menuturkan, modal PNM yang mencapai Rp300 miliar, kini perseroan dapat menyalurkan pembiayaan hingga Rp13 triliun per 31 Desember 2014. Nasabah PNM telah mencapai 230.000 UGM-KM hingga akhir tahun lalu.


"Profit 2014 mencapai Rp61 miliar, terbesar dan tertinggi dalam sejarah," paparnya.


DPR

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

13 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

14 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

14 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

19 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

21 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

22 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya