NTT Anggarkan Rp16,5 miliar buat Pengembangan Ternak Sapi

Reporter

Minggu, 31 Mei 2015 10:00 WIB

Seekor sapi ternak yang ikut dalam Kontes Sapi Ternak tahunan diikat dalam kandang di Klaten, Jawa Tengah, 22 November 2014. (Agoes Rudianto/Agency Anadolu/Getty Images)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan dana sebesar Rp16,5 miliar dalam APBD tahun 2015 untuk mendukung upaya percepatan pengembangan ternak sapi di wilayah kepulauan itu.

"Dana sebesar itu dialokasikan untuk beberapa program yang harus dikerjakan dalam mendukung tekad pemerintah menjadikan provinsi kepulauan ini sebagai salah satu pemasok kebutuhan daging nasional dan provinsi ternak," kata Kepala Dinas Peternakan NTT Dany Suhadi di Kupang, Sabtu, 30 Mei 2015.

Ia mengatakan ada sekitar lima item program atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dalam upaya mendukung percepatan pengembangan ternak sapi di NTT.

"Selain alokasi dana dari APBD, pemerintah pusat melalui APBN tahun 2015 juga mengalokasikan dana sebesar Rp56 miliar untuk mendukung upaya pengembangan ternak sapi di NTT," tambahnya.

Di tempat terpisah pengamat pertanian agribisnis Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Leta Rafael Levis mengatakan pengembangan ternak di NTT menggunakan anggaran dari rakyat itu harus pula dipikirkan item dan upaya pencegahan dan mengatasi kasus pencurian ternak di daerah-daerah potensial ternak.

Seperti peternak di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) bahkan Kota Kupang yang resah karena adanya pencurian ternak yang marak dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Provinsi NTT pun diminta segera bersikap atas kasus-kasus tersebut karena jika pencurian ternak, khususnya ternak sapi terus terjadi, masyarakat takut untuk mengembangkannya.

"Jangan sampai pemerintah tinggal diam karena dampak dari pencurian sapi itu sangat besar. Masyarakat akan was-was untuk pelihara sapi. Baik pembibitan dan penggemukan karena kasus pencurian sapi sudah sering terjadi," katanya.


ANTARA

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

6 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

22 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

53 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya