Walikota Bekasi Rahmat Effendi memegang contoh beras plastik oplosan dalam jumpa pers terkait temuan beras plastik di Kantor Walikota Bekasi, Jawa Barat, 21 Mei 2015. Ada tiga unsur plasticizer plastik antara lain BBP (benzyl butyl phthalate), DEHP (bis (2-ethylexyl phatalate)), dan DINP (diisononyl phthalate). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Bandung - Juru bicara Kelembagaan Persatuan Pedagang Pasar dan Warung Tradisional (Pesat) Jawa Barat Agus Juandi Fadilah meminta pemerintah secepatnya menuntaskan investigasi beras plastik. Sebab, pedagang pasar tradisional sangat dirugikan isu ini.
“Isunya meresahkan pedagang dan masyarakat. Harus ada jaminan pemerintah untuk menetralisir isu ini di lapangan agar persoalannya tidak berkembang jauh,” kata dia, Senin, 25 Mei 2015. Akibatnya, konsumen pasar tradisional saat ini cenderung membatasi pembelian beras.
Dia membandingkan sebelum isu beras plastik muncul, transaksi pedagang beras dalam sehari bisa antara 10 kuintal hingga 20 kuintal. Saat ini rata-rata perdagangan beras terjual di pasar hanya 5 kuintal.
Menurut Agus, isu beras plastik juga mendorong harga beras turun rata-rata 5 persen. “Sebelum isu beras plastik harganya di posisi Rp 8.900 per kilogram, sekarang turun antara Rp 8.500 sampai Rp 8.300 per kilogram,” kata dia.
Pedagang juga heran dengan merebaknya isu beras plastik tersebut. “Kami tidak tahu datangnya dari mana. Apakah ini ulah spekulan atau ulah segelintir pengusaha besar. Yang jelas kami meminta pemerintah secepatnya memberikan kepastian ada jaminan masalah beras,” kata Agus.
Di lain pihak, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta masyarakat tidak khawatir membeli beras di pasar tradisional. “Tidak usah ragu, Insya Allah secara umum di Jawa Barat aman. Kejadiannya baru terdeteksi di Bekasi. Kami juga terus melakukan pengawasan di pasar-pasar tradisional,” kata dia.
