Kemendag-Bareskrim Selidiki Peredaran Beras Plastik  

Reporter

Selasa, 19 Mei 2015 21:19 WIB

Ilustrasi beras. TEMPO/Asrul Firga Utama

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan menyatakan ada temuan beras plastik yang beredar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kementerian Perdagangan akan melibatkan Bareskrim Mabes Polri untuk mengungkap beredarnya beras tersebut.

"Kami sudah ke lapangan dua hari ini. Dan hari ini Dinas Perdagangan Kota Bekasi menemukan beras plastik di daerah tersebut," kata Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo, Selasa, 19 Mei 2015, di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Temuan beras plastik itu sedang diuji di laboratorium Dinas Perdagangan Kota Bekasi. "Kami tunggu hasil laboratoriumnya seperti apa," kata dia.

Menurut Widodo, pihaknya akan melibatkan Bareskrim untuk menelusuri beredarnya beras plastik. Penelusuran akan dilakukan mulai dari pengecer hingga distributor di atasnya sehingga bisa diketahui asal beras palsu tersebut.

Koordinasi juga dilakukan dengan pihak Bea dan Cukai. Sebab, beras plastik itu dipastikan masuk secara ilegal karena Kementerian Perdagangan belum mengeluarkan izin impor beras. "Kami belum mengeluarkan izin impor. Persetujuan impor itu kan harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Kami belum pernah mengeluarkan izin impornya," kata dia.

Widodo mengatakan pelanggaran atas beredarnya beras palsu bisa dilakukan dengan Undang-Undang Pangan serta undang-undang lainnya seperti Bea dan Cukai.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyatakan pengedar beras palsu harus ditindak. "Itu kan bisa mempengaruhi kesehatan, harus ditindak, diatasi," kata Gobel. Dia mengatakan pihaknya mengetahui adanya beras palsu dari media. Gobel pun memerintahkan stafnya untuk melakukan pengecekan atas berita tersebut.

Menurut Widodo, pengecekan beras plastik juga dilakukan di Jakarta, tapi tidak ditemukan.

AMIRULLAH

Berita terkait

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

19 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

2 hari lalu

Tingkatkan Ekspor ke Amerika Selatan, Kemendag Akan Pakai Perjanjian Perdagangan Bilateral dengan Cile

Kemendag berencana memanfaatkan perjanjian dagang bilateralnya dengan Cile untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Selatan.

Baca Selengkapnya

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

2 hari lalu

KTT APEC di Peru Kembali Bahas Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP

Pertemuan organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Arequipa, Peru kembali membahas Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

2 hari lalu

Kementerian Perdagangan Antisipasi Fenomena Alih Mitra Dagang di Pasar Global

Kementerian Perdagangan mengungkapkan saat ini fenomena alih mitra dagang sejumlah negara telah mempengaruhi ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

5 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

8 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar

Baca Selengkapnya

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

15 hari lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

16 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

16 hari lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

21 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya