Jokowi Ingin Merauke Jadi Lumbung Beras, Ini Pertimbangannya

Reporter

Rabu, 13 Mei 2015 13:24 WIB

Presiden Jokowi bersama Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menjawab pertanyaan awak media usai membuka Kongres Demokrat di Surabaya, 12 Mei 2015. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengunjungi Kabupaten Merauke tiga hari lalu. Dalam kunjungan itu, Bupati Merauke sangat aktif menawarkan daerahnya untuk investasi sawah padi.

Jokowi lantas meninjau lokasi sawah karena mendapat laporan luas areal padi tersebut mencapai jutaan hektar. Setelah melihat potensi sawah, Presiden ingin Merauke menjadi lumbung beras yang tidak hanya mencukupi kebutuhan nasional, tetapi juga internasional.

Presiden mengatakan terdapat tanah datar seluas 4,6 juta hektar dan sungai besar di Kabupaten Merauke. "Ada tanah yang sangat datar. Di kanan kirinya ada sungai besar. Artinya mata air tidak masalah," katanya, saat membuka acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta Expo Internasional, Kemayoran, Rabu, 13 Mei 2015.

Jokowi mengatakan sawah seluas 1 juta hektare bisa dikerjakan dengan cangkul dan tangan, tapi tidak untuk tanah seluas 4 juta hektare. Untuk itu, dia berharap tanah tersebut dikerjakan secara mekanisasi.

Jokowi memutuskan untuk membagi investasi sawah tersebut 30 persen untuk swasta dan 70 persen dikerjakan oleh BUMN. "Saya berikan target tiga tahun Merauke untuk bisa menjadi lumbungnya beras bukan hanya nasional, tetapi juga internasional," katanya.

Jokowi menghitung apabila luas sawah 4,6 juta hektar dengan kemampuan panen tiga kali setahun, produksi berasnya dapat mencapai 60 juta ton. Padahal, produksi beras nasional kurang lebih juga sebanyak 60 juta ton. Hal ini merupakan kekuatan yang sangat besar.

"Tetapi karena tidak diangkat dan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat, kita enggak tahu. Setelah kita lihat kemarin, kita putuskan kerjakan," katanya.

ALI HIDAYAT

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

37 menit lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

10 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

11 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

13 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

17 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

18 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

19 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya