TEMPO.CO , Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan pengembangan listrik di perbatasan membutuhkan penanganan khusus. Salah satu yang dikembangkan adalah teknologi pembangkit listrik hybrid.

"Untuk penanganan jangka pendek, kami bangun pembangkit diesel terlebih dahulu. Baru tenaga yang satunya berasal dari energi baru dan terbarukan dari potensi daerah masing-masing," ujar Jarman saat diskusi Listrik di Perbatasan di Jakarta, Minggu, 10 Mei 2015.

Menurut Jarman, pembangunan PLTD tidak membutuhkan waktu lama, hanya membangun fondasi dan menyuplai solar. Tahun ini saja, dia menargetkan 144 unit PLTD berkapasitas total 66 megawatt selesai dibangun.

Setelah listrik dari diesel dirasakan daerah perbatasan, pemerintah daerah tinggal memulai pengembangan listrik menggunakan potensi energi masing-masing seperti mini hydro, sel surya (solar cell), ataupun angin. Paling tidak, dua tahun pembangkit hybrid bisa selesai dikerjakan.

Nantinya, pembangkit energi baru dapat menjadi suplai listrik utama. PLTD hanya digunakan sebagai pengganti jika pembangkit sebelumnya tidak bisa digunakan.

Di Pulau Myangas, Sulawesi Utara, yang menggunakan pembangkit diesel dan sel surya. Di saat musim hujan, pembangkit diesel mengambil peran menyalakan listrik bagi penduduk di sana.

Model ini diklaim Jarman sukses menaikkan rasio elektrifikasi nasional pada 2014 hingga 85,34 persen. Ditargetkan, pada 2020 rasio bisa melonjak hingga 99 persen.

Teknologi hybrid juga ditujukan untuk mengurangi penggunaan sumber energi fosi. Pemerintah mencanangkan pemakaian energi minyak bumi dapat berkurang dari 8,8 persen pada tahun lalu menjadi 2 persen pada 2020.

"Memang sumber listrik solar tidak efisien. Tapi harus digunakan sebagai back-up karena sumber listrik energi baru terbarukan belum tentu hidup selama 24 jam," ujar Jarman.

Salah satu yang memulai penggunaan pembangkit hybrid adalah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Wakil Bupati Sanggau Yohannes Ontot mengatakan pembangkit tenaga mini hydro dan sel surya bakal digunakan untuk menerangi 11 dusun yang belum teraliri listrik.

"Pemerintah hanya perlu membangun infrastruktur untuk memudahkan lalu lintas suplai energi," kata Yohannes.

ROBBY IRFANY