TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Institute for Economics and Development, Enny Sri Hartati mewanti-wanti sikap Jokowi yang ogah meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) ataupun World Bank. Sebab, ini seakan menegaskan Indonesia bakal semakin merapat ke Cina dalam urusan ekonomi.
"Seperti ada agenda tersembunyi di sini. Ini seperti saat zaman Presiden Soekarno," ujar Enny saat dihubungi, Senin, 24 April 2015.
Sikap Jokowi dilontarkan saat berpidato di Konferensi Asia-Afrika. Sementara, tak lama berselang, Jokowi bersama Presiden Cina Xi Jinping menyepakati kerja sama perdagangan sebesar US$ 150 miliar.
Enny memafhumi bahwa Cina adalah salah satu kekuatan ekonomi global. Saat ini, meski melambat, pertumbuhan ekonomi Cina paling moncer dibanding negara-negara lain.
Namun, kerjasama bilateral, kata Enny, selayaknya membutuhkan transparansi. Sebab, ini berguna untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, khususnya di sektor yang bersinggungan dengan perdagangan global.
Enny menambahkan, selama ini kerjasama dengan negara ekonomi maju tidak bersifat setara. Indonesia hanya menjadi pasar bagi produk-produk keluaran Negeri Tirai Bambu.
Meski Indonesia membutuhkan Cina untuk pembiayaan infrastruktur, Jokowi harus tetap berpegang pada asas kesetaraan. "Jangan sampai ujung-ujungnya mereka mengeksploitasi kita," kata Enny.
Sebelumnya Wakil Presiden, Jusuf Kalla membantah jika pernyataan Presiden Joko Widodo ihwal melepas ketergantungan pada lembaga pemberi pinjaman internasional disebut sebagai sinyal ketertarikan Indonesia untuk bergabung dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang diprakarsai Cina.
Menurut JK, Presiden hanya memberikan alternatif pendanaan pembangunan infrastruktur. "Presiden hanya mengatakan jangan bergantung pada tiga bank itu," kata JK seusai pertemuan bilateral dengan beberapa negara di Perayaan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika di Jakarta.
JK ingin menampik spekulasi bahwa Jokowi akan memutus hubungan dengan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Pembangunan Asia (ADB). JK memastikan hubungan Indonesia dengan ketiga lembaga keuangan internasional itu tetap terjaga.
ROBBY IRFANY|TRI ARTINING PUTRI
Berita terkait
Korea Utara Kirim Utusan ke Iran, Apa yang Dibahas?
4 hari lalu
Korea Utara mengirim delegasi ke Iran utnuk pertama kalinya sejak 2019. Selain ekonomi, keduanya diperkirakan akan menjalin kerja sama militer.
Baca SelengkapnyaEkonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel
6 hari lalu
Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.
Baca SelengkapnyaAntisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif
7 hari lalu
Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.
Baca SelengkapnyaEkonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi
38 hari lalu
Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi
Baca SelengkapnyaImbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun
39 hari lalu
Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Baca SelengkapnyaTarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara
39 hari lalu
Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.
Baca SelengkapnyaIndef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok
39 hari lalu
Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.
Baca SelengkapnyaPPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi
39 hari lalu
Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.
Baca SelengkapnyaEkonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man
52 hari lalu
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.
Baca SelengkapnyaTerkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar
53 hari lalu
Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya