TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie berkeras agar divestasi Bank Danamon ditunda. Menurut Kepala Bappenas ini, penundaan itu sampai bank ini mempunyai kemampuan membuat laba atas kekuatannya sendiri dan laba itu dipakai untuk mengembalikan obligasi rekapitulasi. "Mumpung masih dimiliki pemerintah," kata Kwik usai menemui Wakil Presiden Hamzah Haz di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (18/3). Kwik sendiri sudah berkali-kali meminta agar divestasi Bank Danamon ditunda oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Meski dengan alasan berbeda, dia sejalan dengan Komisi IX DPR yang pekan lalu juga mengeluarkan permintaan agar divestasi itu ditunda. Namun BPPN tampak jalan terus dengan program ini. Sebagaimana divestasi bank yang lain, harga saham yang ditawarkan untuk Danamon akan diacu dari harga nilai buku. Selain itu, Kepala BPPN Syafrudin Temenggung, Senin (17/3), mengatakan sudah ada lima investor yang mengajukan penawaran awal. Kwik menyarankan, apabila BPPN berkeras melakukan privatisasi terhadap Danamon, terlebih dahulu obligasi rekap yang dimiliki bank itu dibersihkan alias dijual ke publik. Saran ini, lanjut dia, juga menjadi sikap Badan Moneter Internasional (IMF) semasa kepemimpinan Stanley Fischer. Namun di tengah jalan IMF ingkar janji dan menganulir pandangan itu, dan anehnya beberapa menteri di Kabinet Gotong royong, menurut Kwik, ikut-ikutan. "Saya jadi tidak mengerti, hal-hal yang begitu jelas merugikan, bisa dihitung dengan angka-angka konkrit, kok diterus-teruskan?" katanya dengan nada bertanya. Meski demikian, Kwik sendiri pesimis bahwa apa yang disampaikannya ini akan didengar BPPN. Dia mencontoh pada penolakannya atas divestasi BCA dan Bank Niaga yang tak didengarkan. Dia hanya menyayangkan bahwa keputusan divestasi itu tidak diambil dengan logika yang benar. "Subsidi pemerintah untuk bank Rp 91 triliun untuk 2003. Tapi subsidi BBM yang Rp 18 triliun menimbulkan kehebohan, Indosat yang heboh itu cuma mengejar Rp 5,4 triliun. Tapi ini membayar Rp 91 triliun tenang-tenang saja, di mana logikanya?" ujar dia. (Deddy Sinaga Tempo News Room)