Wakil Presiden, Jusuf Kalla, berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 12 Maret 2015. Rapat tersebut membahas Pembatalan Pemberlakuan UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memutuskan rencana proyek Pelabuhan Cilamaya digeser. Keputusan itu diambil setelah JK bersama Indroyono, Menteri Koordinator Perekonoian Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, dan Kepala SKK Migas Amin Surnaryadi melihat langsung dari atas helikopter lokasi rencana proyek pada Kamis, 2 April 2015.
"Setelah kami rapat di lokasi, Wapres memutuskan rencana pembangunan Cilamaya digeser ke arah timur (dari lokasi semula)," kata Indroyono di kantornya, Jakarta, Kamis, 2 April 2015.
Namun, menurut Indroyono, lokasi baru proyek itu belum ditentukan. Tapi lokasi baru itu harus punya koridor alur pelayaran bebas tanpa halangan selebar 10 kilometer atau lima kilometer ke kiri dan lima kilometer ke kanan. Keputusan itu diambil setelah pemerintah melihat langsung lokasi Cilamaya.
"Pak Wapres bilang, kami harus lihat langsung. Kalau nggak melihat langsung, kan susah memutuskan," kata Indroyono.
Pertimbangan utama proyek digeser ke timur, menurut Indroyono, terkait keselamatan anjungan minyak dan gas bumi Off Shore North West Java yang dikelola PT Pertamina (Persero). Menurut Indroyono, ada 80 lebih anjungan migas ONWJ di sekitar Cilamaya.
"Pokoknya harus sama-sama tumbuh. Lapangan migas tumbuh, pelabuhan juga jadi. Akhirnya dicari solusi optimal, digeser timur. Sama-sama masih di Jawa Barat kok. Masih dicari lokasi barunya," kata Indroyono.
Proyek Cilamaya ini menjadi polemik karena Pertamina menolak dengan alasan mengancam keberadaan jaringan pipa migas dan anjungan ONWJ di sekitar Cilamaya. Sementara Kementerian Perhubungan menyatakan kekhawatiran Pertamina itu sudah dikaji dalam studi kelayakan proyek yang kelar sejak 2014 dan dinyatakan proyek aman dilanjutkan.
Proyek ini merupakan inisiasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).
