Wah, Barang Hypermarket Masuk E-Katalog Pemerintah  

Reporter

Jumat, 27 Februari 2015 04:34 WIB

TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO , Jakarta:Direktur Kebijakan Pengadaan Umum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setiabudi Arianta mengatakan lembaganya sedang bernegosiasi dengan sejumlah hypermarket. "Rencananya nanti, semua barang-barang yang ada (diantaranya) di Carefour, Hypermart, Superindo, Electronic City, Electronic Solutions, pokoknya yang besar-besar, nanti ada di E-Katalog," kata dia di Bandung, Kamis, 26 Februari 2015.

Setiabudi mengatakan, E-Katalog adalah daftar barang yang bisa dibeli oleh pemerintah langsung tunjuk tanpa perlu melewati proses lelang. "Pokoknya seluruh barang di sana, dari mulai makanan, ATK (Alat Tulis Kantor), barang elektronik di situ," kata dia. "Tinggal beli masuk ke katalog."

Menurut Setiabudi, negosiasi masih berlangsung. Lembaganya menargetkan pencantuman barang-barang jualan hypermarket itu sudah tersedia dalam E-Katalog pada pertengahan tahun ini. "Target kami kalau bisa Maret ini," kata dia.

Sejumlah klausul tengah dibahas bersama LKPP dengan vendor hypermarket tersebut. "Dalam proses negosiasi macam-macam. Teknis pembayarannya bagaimana? Kalau belanja di sana cash and carry, kita minta misalnya barang dibayar setelah di cek. Kemarin Carefour dan Hypermart oke, tapi dia minta jaminan jangan telat sebulan (bayarnya), gak mau dia," kata Setiabudi.

Setiabudi mengatakan, lembaganya membuka diri pada semua vendor yang tertarik memasukkan barangnya dalam daftar E-Katalog. "Kami nggak milih-milih. Pokoknya semua kalau mau langsung. Kita ngundang, pokoknya siapa tertarik masuk katalog, silahkan," kata dia.

Menurut Setiabudi, lembaganya menginginkan terus menambah daftar barang yang tercantum dalam E-Katalog. "Ke depan misalnya bahan bangunan juga masuk katalog. Kalau DKI itu sheet pile, itu sudah ada," kata dia.

Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Daerah Jawa Barat, Sri Mulyono mengatakan, pemerintah provinsi Jawa Barat termasuk menunggu penambahan barang-barang yang dijual di hipermarket dalam E-Katalog. "Kalau sudah ada dalam E-Katalog, tidak usah nego-nego lagi," kata dia di Bandung, Kamis, 26 Februari 2015.

Sri mengatakan, anggaran dareah untuk pembelian barang-barang yang bisa ditemui di hipermarket terhitung besar, kendati tidak merincinya. "Besar, ada dalam pengadaan barang dan jasa," kata dia.

AHMAD FIKRI

Berita terkait

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

20 hari lalu

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

KPK mengawal program transisi energi yang dijalankan PT PLN Persero agar terhindar praktik-praktik korupsi.

Baca Selengkapnya

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

29 hari lalu

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.

Baca Selengkapnya

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

52 hari lalu

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

52 hari lalu

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

KPK menyebut jumlah tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR di Sekretariat Jenderal DPR lebih dari dua orang.

Baca Selengkapnya

LKPP Sebut Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Tembus Rp 161,3 Triliun

7 November 2023

LKPP Sebut Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Tembus Rp 161,3 Triliun

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan realisasi pengadaan produk dalam negeri (PDN) telah mencapai 90 persen.

Baca Selengkapnya

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

4 November 2023

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Acara ini memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

5 Oktober 2023

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK memanggil Wali Kota Bima HM Lutfi atas perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi

Baca Selengkapnya

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

19 September 2023

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

Luhut Pandjaitan mengapresiasi progres penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik atau RUU PBJ.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

29 Agustus 2023

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK mulai menelisik dugaan korupsi yang menjerat politikus Golkar itu sejak 25 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

29 Agustus 2023

KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan KPK saat ini sedang melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima, NTB

Baca Selengkapnya