Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung KKP, Jakarta, 21 November 2014. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan berhasil menangkap lima kapal asing pencuri ikan berbendera Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menangkap dua kapal yang menggunakan alat tangkap tak ramah lingkungan. “Dua kapal ini menggunakan pukat ikan atau trawl,” ujar Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Asep Burhanudin, di kantornya (Baca: Susi Larang Trawl, Nelayan Minta Masa Transisi).
Dua kapal tersebut, yaitu kapal berbendera Indonesia dengan nama KM Maharani Nusantara dengan bobot 104 gross ton dan kapal bendera Malaysia dengan nama PKFB 677 berbobot 60 gross ton. Kedua kapal ini ditangkap oleh kapal pengawas Kementerian Kelautan pada 28 Januari 2015 di Perairan Belawan.
Ketika ditangkap, KM Maharani Nusantara kedapatan memuat kurang lebih 300 kilogram ikan. Sedangkan PKFB 677 bermuatan 50 kilogram ikan campur. Selain menggunakan trawl, Asep mengatakan, kedua kapal tersebut juga tidak dilengkapi dokumen yang lengkap. KM Maharani Nusantara tidak memiliki Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Izin Berlayar (SIB). Begitu juga dengan kapal Malaysi PKFB 677. Saat ini kedua kapal tersebut masih dalam pemeriksaan dan proses verifikasi data (Baca: Menteri Susi Beri Transisi Aturan Larangan Pukat ).
Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya juga telah menangkap 14 kapal ilegal dari awal Januari lalu. Asep mengatakan keberhasilan penangkapan kapal-kapal ini karena didukung oleh kapal pengawas Kementerian yang beroperasi lebih sering dari tahun sebelumnya. “Tahun lalu, kami hanya mendapatkan jatah bahan bakar minyak untuk 66 hari operasi. Tahun ini, naik menjadi 280 hari operasi,” ujar Asep.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan akan terus menindaktegas kapal-kapal yang masih menggunakan alat tangkap berbahaya. “Izinnya operasinya akan kami cabut,” ujar Susi.
Susi menilai penggunaan alat tangkap trawl akan melumpuhkan sumber daya laut. Meski banyak mendapat penolakan dari berbagai nelayan, Susi meminta bantuan kepada kepala daerah untuk menindak kapal-kapal yang masih menggunakan alat tangkap tak ramah lingkungan tersebut. “Gubernur, wali kota, dan bupati saya harap dapat bekerja sama dalam menjaga sumber daya laut yang berkelanjutan,” ujar Susi
