TEMPO.CO,Jakarta - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berniat mengambil alih pengelolaan jembatan timbang dari pemerintah daerah. Saat ini jembatan timbang dikelola oleh dinas perhubungan masing-masing daerah. "Kami menawarkan, kalau bisa, pengelolaan jembatan timbang diseragamkan secara nasional," kata Jonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 28 Januari 2015.
Menurut Jonan, saat ini banyak jembatan timbang yang tidak beroperasi. Jikapun beroperasi, kata Jonan, jembatan itu kadang memberikan banyak "toleransi". "Kalau jembatan timbang dikelola dengan sangat ketat, bisa menghindarkan kecelakaan yang lebih besar. Jika (kendaraan) kelebihan tonase, tidak boleh jalan," ujar Jonan. (Baca: Curang, Pengawasan Jembatan Timbang Ditingkatkan)
Jonan mengatakan salah satu penyebab kerusakan jalan adalah pengelolaan jembatan timbang yang tak beres. Kementerian Perhubungan, kata Jonan, sulit memastikan ketaatan pengelolaan jembatan timbang karena saat ini jembatan berada di bawah naungan bupati, wali kota, atau gubernur. Untuk itu, Jonan menawarkan pelimpahan hak pengelolaan jembatan timbang ke Kementerian Perhubungan pada awal 2016.
Persoalan jembatan timbang sudah menjadi isu lama karena disebut sebagai salah satu penyebab utama kerusakan jalan raya. Banyak jembatan timbang yang disinyalir meloloskan kendaraan yang mengangkut beban melebihi batas maksimal. (Baca: Jembatan Timbang Tanjung Tutup, Jateng Rugi Rp 1 M)
