Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengapresiasi langkah Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi untuk menghentikan impor bahan bakar minyak ber-research octane number 88 atau Premium. Menurut dia, rekomendasi tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan Tim.
"Tujuannya tentu seminimal mungkin mengurangi ruang spekulasi," kata Sudirman di gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Senin, 22 Desember 2014.
Menurut dia, rekomendasi untuk menghentikan impor Premium merupakan upaya menghindari praktek bisnis kartel. "Pandangan dari Tim seperti itu, jadi kami mengapresiasi temuan itu," ujarnya. (Baca: Faisal Basri: Indonesia Satu-satunya Pengimpor RON 88)
Namun Sudirman belum membuat keputusan apa pun mengenai rekomendasi tersebut. Alasannya, hal tersebut harus didiskusikan dengan PT Pertamina (Persero), karena perusahaan tersebut yang memiliki kilang. (Baca: Premium Dihentikan, Menteri Energi Tanya Rini Soemarno)
Tim Reformasi Tata Kelola Minyak merekomendasikan penghentian impor BBM berjenis Premium atau ber-RON 88. Alasannya, pengadaan BBM bersubsidi ini tak transparan, sehingga masyarakat tak bisa membandingkan harga BBM tertentu di dalam negeri dengan di pasar.
"Rekomendasi sudah kami sampaikan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Jumat kemarin," kata Ketua Tim Reformasi Faisal Basri, kemarin.
Penghentian impor Premium, menurut Faisal, menjadi solusi untuk mencegah munculnya potensi kartel. Selama ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang membeli Premium tapi tak memiliki kuasa sedikit pun dalam proses pembentukan harga di pasar. "Otomatis, potensi kartel berkurang kalau kita langsung membeli BBM ber-RON 92 dengan harga yang standar di MOPS," ujarnya.
