TEMPO.CO , Jakarta - Dana Moneter Internasional (IMF) dan pemerintah Indonesia ternyata sudah pernah bertemu untuk membahas kemungkinan penambahan utang luar negeri. Menurut Kepala Divisi IMF Asia-Pasifik, David Cowen, selama dua pekan terakhir timnya bertemu dengan sejumlah pejabat Indonesia. (Baca: Kata IMF, Indonesia Masih Bisa Ngutang Lagi.)
Dalam pertemuan itu, kata Cowen, IMF dan pejabat Indonesia membahas kondisi dan prospek ekonomi termutakhir. Cowen mengatakan pejabat Indonesia sempat membahas rencana untuk menambah utang.
Selain menerbitkan surat utang, ada kemungkinan pemerintah mengambil pinjaman dari organisasi bilateral atau multilateral semacam IMF. “Tapi kami belum membahasnya secara spesifik. Perhitungan net-borrowing perlu dilakukan,” kata Cowen di kantor perwakilan IMF Jakarta, Kamis, 18 Desember 2014. (Baca: Tahan Dolar, Indonesia dan Cina Kuras Devisa.)
Net borrowing adalah indikator yang mengukur selisih antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah serta perusahaan pelat merah. IMF berpendapat Indonesia masih memiliki ruang untuk menambah utang luar negeri. Menurut Cowen, utang luar negeri Indonesia turun tajam dan tingkat utang pemerintah menurun. "Kami meyakini Indonesia masih memiliki kapasitas untuk meminjam lebih banyak," ujar Cowen.
Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan menyebutkan, total pinjaman pemerintah selama enam tahun terakhir terus meningkat. Pada 2009, utang Indonesia mencapai Rp 1.590 triliun. Pada Januari-November 2014, utang mencapai Rp 2.608 triliun. Adapun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 26,2 persen pada 2013 dan ditargetkan mencapai 25,6 persen sesuai anggaran perubahan 2014.
MARTHA THERTINA
Berita Terpopuler
Tertinggal Pesawat, Dhani: Pilot Garuda Kampret
Begini Pembubaran Nonton Film Senyap di AJI Yogya
Polisi Tangkap Demonstran Anti-Natal di Mojokerto
Berita terkait
Jokowi soal Penambahan Menteri di Kabinet Prabowo, Orang Toxic, hingga Parpol Baru
1 menit lalu
Apa kata Jokowi mengenai wacana penambahan menteri di Kabinet Prabowo hingga partai baru setelah tidak dianggap PDIP.
Baca SelengkapnyaJerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang
13 menit lalu
Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Cina memainkan peran lebih besar dalam membantu negara-negara miskin yang terjebak utang.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta
1 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club
10 jam lalu
Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan
Baca SelengkapnyaJerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden
10 jam lalu
Jerry Sambuaga mengatakan baik Jerman maupun Indonesia memegang posisi penting di regional masing-masing.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi
10 jam lalu
Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.
Baca SelengkapnyaTerkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup
12 jam lalu
Bea Cukai menanggapi unggahan video Tiktok yang mengaku mengirim cokelat dari luar negeri senilai Rp 1 juta dan dikenakan bea masuk Rp 9 juta.
Baca SelengkapnyaDaftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini
13 jam lalu
Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.
Baca SelengkapnyaPabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar
13 jam lalu
Presiden Jokowi menilai tutupnya pabrik sepatu Bata karena pertimbangan efisiensi dan tidak menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaKisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB
13 jam lalu
PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) dalam komitmennya mendukung pengarusutamaan gender.
Baca Selengkapnya