Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan sedang mempelajari penggunaan hak interpelasi yang tengah bergulir di DPR. "Aku tidak bisa main-main. Aku harus pelajari dulu apa yang menjadi argumentasi penggunaan hak kali ini," ujar Rieke di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 26 November 2014. (Baca: Usulan Interpelasi Belum Sampai di Pimpinan DPR)
Rieke mengakui hingga saat ini belum bisa menerima keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Namun keputusan itu sudah ditetapkan dan sudah dilaksanakan. Karena itu, dia tak mau lagi berpolemik tentang perlu tidaknya menaikkan harga BBM. (Baca: BBM Kerap Naik, Cuma Jokowi yang Diinterpelasi)
Menurut Rieke, saat ini yang perlu diawasi adalah bagaimana pemerintah memastikan keputusan itu tak berdampak terhadap masyarakat. Rieke sendiri mengaku sedang menyerap aspirasi dari sejumlah elemen masyarakat. "Harus dipastikan bahwa masyarakat tak kesulitan akibat keputusan ini." (Baca: Golkar: Koalisi Prabowo Dukung Penuh Interpelasi)
Pada periode lalu, Rieke termasuk salah satu anggota DPR yang getol menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Rieke juga termasuk salah satu pengusung hak interpelasi terhadap mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun menurut Rieke, saat itu dia memiliki alasan kuat untuk menolak keputusan itu. Sedangkan saat ini dia merasa belum melihat argumentasi yang kuat di balik pengajuan interpelasi.
Dia juga belum melihat kajian menyeluruh dari rencana interpelasi yang tengah bergulir. "Mana pertimbangannya, itu yang belum saya lihat sekarang." Karena itu Rieke menyatakan belum memutuskan apakah akan turut mendukung penggunaan hak interpelasi atau tidak.
Rieke pun mengaku tak mempersoalkan pandangan partainya terhadap interpelasi. Alasannya interpelasi merupakan hak perseorangan anggota DPR. "Saya punya keputusan sendiri soal ini."
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
