Puluhan instalasi seni berupa tangan harapan tertancap di atas lumpur Lapindo, di desa Siring, Porong, Sidoarjo (29/5). Instalasi tangan harapan karya seniman dari komunitas Taring Padi dari Yogyakarta sebagai simbol harapan, kecaman, dan kutukan kepada perusahaan Minarak Lapindo Jaya maupun pemerintah dalam menangani ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Sidoarjo - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwi Atmoko mengatakan akan membangun jalur rel baru guna mengantisipasi rel kereta api di Porong, Sidoarjo, ketika terendam lumpur Lapindo. Rel kereta api itu terletak di sebelah barat tanggul lumpur Lapindo.
“Rencana ini sebenarnya sudah lama, sejak ada semburan lumpur Lapindo,” kata Hermanto kepada Tempo seusai peresmian Kereta Jenggala rute Sidoarjo-Mojokerto di Stasiun Kabupaten Sidoarjo, Senin, 24 November 2014.
Jalur yang akan dibangun itu dimulai dari Stasiun Kabupaten Sidoarjo menuju arah barat Stasiun Tulangan lalu ke Gunung Gangsir hingga Stasiun Bangil. “Rutenya menghindari rel Porong.” (Baca: Jonan Resmikan Kereta Perintis Sidoarjo-Mojokerto)
Panjang rute baru itu sekitar 10 kilometer. Dalam satu kilometer membutuhkan dana sebesar Rp 20 miliar, sehingga jarak 10 kilometer membutuhkan dana sekitar Rp 200 miliar. “Pembangunan Jalur baru ini direncanakan akan beroperasi pada 2017." (Baca: Mulai 1 Januari, Harga Tiket Kereta Api Naik)
Selama ini, kata dia, ketika rel Porong terendam oleh air, PT KAI hanya berusaha mengangkat lebih tinggi rel di sepanjang Porong. Hal itu tidak bisa dilakukan selamanya karena kondisi tanggul semakin kritis, menyusul blokade warga area terdampak terhadap aktivitas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. “Peninggian rel itu hanya ditambahi batu-batu.”
Bupati Sidoarjo Saiful Illah mengatakan bahwa dana sebesar itu akan dianggarkan pada 2015 mendatang, supaya persiapannya bisa lebih maksimal. “Untuk 2015 baru saya anggarkan, semoga sukses.”
Dalam pembangunan itu, kata Bupati, masalah yang paling berat adalah pembebasan lahan warga yang sering kali menolak dijadikan jalur rel kereta api. “Pembebasan lahan ini tanggung jawab Pemkab Sidoarjo. PT KAI tidak ikut serta dalam pembebasan ini.”
